Merasa Ditipu, Lembaga Adat di Mimika Tolak Perpanjangan Amdal Freeport

Selasa, 28 Mei 2024 12:46 WITA

Card image

Gerry Okoare bersama para tokoh masyarakat Kamoro memberi keterangan pers usai pertemuan di Rimba Papua Hotel, Selasa (1/11/2022) Foto: Sevianto/mcwnews.

Males Baca?

"Ini penyakit dulu-dulu dibuat lagi sekarang. Orang tua-tua dulu (tidak tahu apa-apa) disuruh tanda tangan jam 6 sore. Ini model lama tapi orang baru," ungkap Gerry.

Operasi PTFI, kata Gerry, adalah kepentingan negara. PTFI tentu menyetor keuntungan untuk negara. Hanya saja, dampaknya semua ditanggung masyarakat di sekitar tambang dan manfaat bagi mereka tidak setimpal.

"Korbannya adalah masyarakat saya di sini. Masyarakat saya dapat apa, tidak ada. Negara tidak memperhatikan masyarakat," ujar dia.

Gerry khawatir akan masa depan dusun beserta warganya ke depan. Saat ini saja, kata Gerry, telah terjadi kerusakan hebat termasuk pendangkalan akibat tailing PTFI di pesisir Mimika.

"Per hari saja itu 300 ribu ton tailing. Bagaimana kalau itu berlangsung 20 sampai 40 tahun ke depan, seperti apa jadinya. Sekarang saja semua sudah terjadi pendangkalan luarbiasa," katanya.

Karena itu, dia minta PTFI dan Menteri LHK agar perpanjangan Amdal berikut masalah lingkungan lainnya harus dibahas di Timika. Menurutnya, semua kerusakan dan ancaman terhadap lingkungan harus ditinjau kembali.

"Lahannya kan di sini, bukan di Jakarta. Bicara juga harus di sini. Barang rusak di sini tapi bahasnya di sana. Katanya di Bogor, ngapain kita diboyong kesana kemari," ujar Gerry.

Gerry kecewa Presiden Joko Widodo ke Mimika hanya berkunjung ke kawasan PTFI dan meresmikan teknologi 5G perusahaan itu. Padahal, masyarakat menanti kepala negara untuk melihat kondisi mereka.


Halaman :

Komentar

Berita Lainnya