Pelantikan Koster-Giri Mundur, Ternyata Ini Penyebabnya
Jumat, 03 Januari 2025 20:02 WITA

Gubernur Bali terpilih Wayan Koster. (Foto:Ran/MCW)
Males Baca?DENPASAR - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) tampaknya harus menunggu untuk menduduki jabatannya karena proses pelantikan diundur.
Hal tersebut disampaikan oleh Wayan Koster usai melakukan kunjungan ke Gereja Katedral Denpasar, Rabu (1/1/2025) kemarin. Koster menyampaikan pelantikan dirinya mundur karena masih menunggu proses sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya sih mendengar gitu (pelantikan mundur), awalnya kan 7 Februari sesuai dengan Peraturan Presiden, tapi karena ini serentak ada rencana untuk diundur karena menunggu sengketa di Mahkamah Konstitusi," kata Koster.
Koster mengatakan, saat ini terdapat puluhan hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang masuk sengketa MK. Tak hanya itu, ia mengklaim terdapat 200 lebih Pilwali dan Pilbup yang masuk daftar sengketa.
"Nah itu baru mulai berjalan prosesnya di MK, kalau nggak salah tanggal 5 Januari. Dan kalau melihat agendanya, itu selesainya 13 Maret di MK," tutur Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tersebut.
Lebih jauh, ia memprediksi, pasangan Koster-Giri baru bisa dilantik setelah tanggal 13 Maret 2025. "Terakhir dah itu dari semua tahapan. Berarti kalau pelantikannya serentak ya, setelah 13 Maret baru bisa dilantik," tandas Koster.
Reporter:Ran
Berita Lainnya

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Paslon DAMAI Optimistis Gugatan PHPU Pilkada Teluk Bintuni Lolos ke Sidang Pembuktian MK

KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Suap Dana Hibah

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD La Nyalla di Jatim

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

KPK Bongkar Pertemuan Harun Masiku dan Djoko Tjandra di Malaysia

Dukung Prabowo, KPK Desak Pemerintah Buat Undang-Undang Pemiskinan Koruptor

Usut Kasus Harun Masiku, KPK Periksa Djoko Tjandra

Komentar