Pemkab Teluk Bintuni Harapkan Pemprov Papua Barat Hibahkan Sebagian Asetnya

Senin, 27 Mei 2024 12:09 WITA

Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, MT. (Kemeja putih)

MCWNEWS.COM, BINTUNI - Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, MT., berharap kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat agar menyerahkan aset Provinsi Papua Barat ke pemerintah kabupaten seperti terminal Pelabuhan Bintuni.

"Kita menunggu pemerintah provinsi untuk menyerahkan aset itu, karena itu dibangun dari dana APBD Provinsi," ucapnya, Kamis (2/9/2021).

Petrus menyatakan, pihaknya sudah pernah bersurat untuk meminta aset tersebut, namun sampai hari ini aset tersebut belum juga diserahkan.

"Kasihan kalau dibiarkan begitu saja nanti rusak, kita mau ambil alih tidak ada dasarnya. Saya tidak bisa melihat ada bangunan yang terbengkalai seperti rumah potong hewan, sehingga saat ini kita manfaatkan untuk tempat penanggulangan Covid-19," tuturnya.

Menurutnya, jika Pemerintah Provinsi Papua Barat mau menyerahkan, pihaknya sangat berterimakasih dan akan merawat karena hal itu bisa menjadi PAD di Pemerintah Daerah Teluk Bintuni.

Sebelumnya, Plt Kepala Bidang Pelayaran dan Penerbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Saifuddin Kasim ST., M.Si, menjelaskan, terkait dengan aset Provinsi Papua Barat yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni ada dua lokasi.

Pertama terminal yang ada di Kampung Waraitama yaitu Terminal Tipe B atau terminal angkutan darat yang sampai saat ini masih dikerjakan belum selesai, kemudian yang kedua terminal atau ruang tunggu Pelabuhan Umum Bintuni.

{bbseparator}

"Kalau untuk ruang tunggu Pelabuhan Bintuni sebetulnya sudah selesai dan harus dimanfaatkan. Namun hingga saat ini belum dihibahkan kepada UPUPP atau KUPP sehingga kepala pelabuhan tidak berani mengambil inisiatif itu karena belum ada hibah profesional," jelasnya.

Ditambahkan, tidak selamanya aset provinsi itu dihibahkan kepada lembaga atau kementrian, Pemda Kabupaten dalam hal ini Pemda Teluk Bintuni.

"Tetapi sebaiknya, supaya ini bisa dioptimalkan kami sebenarnya meminta ruang tunggu yang ada di Pelabuhan Bintuni. Sebaiknya dihibahkan ke kami agar ini bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh dikatakan bahwa sudah ada kesepakatan sementara dilaksanakan transaksi nilai aset yang akan dihibahkan ke pemerintah daerah. Sehingga nantinya apa-apa yang harus diperbaiki demi kelancaran pelayanan terhadap penumpang atau pelayanan terhadap tranportasi perhubungan terkait dengan kunjungan kapal dan keberangkatan penumpang itu lebih optimal.

Setelah pemerintah provinsi menghibahkan kepada pemerintah kabupaten secara resmi, selanjutnya pemerintah kabupaten akan menghibahkan bagian operasionalnya bukan asetnya.

"Dia hibah operasionalnya, bukan hibah asetnya, sehingga asetnya tetap milik pemerintah kabupaten. Setelah kita hibahkan secara operasional mereka juga bisa menganggarkan untuk perbaikan fasilitas yang ada nantinya," pungkasnya.

(hs/ag)

• TAGS: