mcwnews.com - Media Credible Watch

SKB 3 Menteri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah untuk MBR

Senin, 25 November 2024 16:27 WITA

Menteri PKP Maruarar Sirait (kiri), Mendagri Tito Karnavian (tengah), Menteri PU Dody Hanggodo (kanan)

Males Baca?

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mengatasi backlog perumahan dengan meluncurkan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. SKB ini diteken oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam Rapat Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Dalam program ini, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di perkotaan, pedesaan, dan daerah pesisir. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kementeriannya akan fokus pada penyediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, pengolahan air bersih, pengelolaan limbah, dan sistem drainase lingkungan.

"Harapan kami, meski rumah ini diperuntukkan bagi MBR, kualitasnya tetap terjaga. Rumah murah bukan berarti murahan," ujar Dody. Ia juga menyebutkan usulan Inpres terkait air bersih dan air limbah yang diharapkan dapat mempercepat implementasi program ini.

Melalui SKB ini, para kepala daerah diimbau untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat izin PBG maksimal 10 hari kerja, dan segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu satu bulan.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG dapat memberikan keringanan besar bagi masyarakat.
"Untuk rumah tipe 36, penghapusan BPHTB dapat menghemat sekitar Rp6,25 juta, sementara pembebasan izin PBG mengurangi beban hingga Rp4,32 juta. Totalnya, MBR bisa menghemat sekitar Rp10,57 juta," jelas Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung program ini. Ia menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan program pembangunan rumah untuk MBR.
"Kami merasa tidak sendiri. Terima kasih kepada Kementerian PU sebagai induk kami, Kemendagri, dan para kepala daerah yang rela mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi program ini," ungkap Maruarar.
Dalam acara tersebut, hadir pula Direktur Bina Penataan Bangunan Cakra Nagara dan Kepala Biro Hukum Pujiono sebagai pendamping Menteri PU.

Dengan SKB 3 Menteri ini, diharapkan program pembangunan tiga juta rumah dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.
Editor: Ady