Tokoh Agama Tuding Terjadi Diskriminasi Penanganan Korupsi yang Menjerat OAP

Rabu, 29 Mei 2024 09:37 WITA

Sesi foto bersama para narasumber Diskusi Publik yang digelar BEM Uncen, Selasa (25/4/2023). (Foto: Edy/mcw)

Praktis hukum Dr. Josner Simanjuntak juga turut menyoroti penanganan kasus korupsi pengadaan pesawat dan helikopter Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika yang menjerat Plt Bupati Mimika Johannes Rettob.

"Soal peradilan dalam rangka menahan terdakwa itu apakah ada diskriminasi atau tidak, sebetulnya sesuai SOP (Standar Operational Procedure) hukum acara tentang apa alasan menahan itu sebetulnya mengacu pada asas peradilan yang berlaku," ujarnya.

"Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia yakni cepat, sederhana dan biaya murah, dan sebetulnya dalam rangka penyelesaian perkara secara efektif dan efisien," sambung Dr. Josner.

Menurutnya, dalam kasus yang melibatkan Johannes Rettob, menjadi harapan bersama untuk proses hukum secara objektif.

"Jadi pada dasarnya, apakah perlu penahanan (Bupati Johannes Rettob) atau tidak itu ada subjektifitas. Harapannya, jangan tidak ditahan lantaran ada sesuatu, itu persoalan," tuturnya.

Dalam diskusi Ketua BEM Uncen Salmon Wantik juga turut menyebut adanya tebang pilih penanganan hukum, utamanya kasus korupsi terhadap orang Papua. Dia menyebut ada tebang pilih.

• TAGS:
• JAYAPURA
• PdtDomanWandikbo
• BemUniversitasCenderawasih
• KorupsipengadaanpesawatdanhelikopterpemdaMimika
• LukasEnembe
• RickyHamPagawak