Tujuh Pj Gubernur Diberi Penguatan Integritas Oleh KPK

Rabu, 29 Mei 2024 09:15 WITA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan penguatan integritas untuk penyelenggara negara atau yang dikenal dengan PAKU Integritas kepada tujuh Penjabat (Pj) Gubernur dari tujuh daerah beserta pasangan masing-masing. 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( target="_blank">KPK) memberikan penguatan target="_blank">integritas untuk penyelenggara negara atau yang dikenal dengan PAKU Integritas. Kegiatan itu diikuti tujuh Penjabat (Pj) Gubernur dari tujuh daerah beserta pasangan masing-masing. 

Kabag Pemberitaan KPK target="_blank">Ali Fikri kepada awak media mengatakan, ketujuh daerah tersebut yaitu Provinsi Aceh, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Papua Barat.

"Pembekalan antikorupsi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua target="_blank">KPK Nawawi Pomolango, bersama jajaran pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat target="_blank">KPK," tuturnya, Kamis (3/11/2022).

target="_blank">Ali Fikri menerangkan, PAKU Integritas meliputi dua kegiatan utama yaitu Pembekalan target="_blank">Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya, dan diklat pembangunan integritas bagi para penyelenggara negara.

Executive Briefing pada PAKU Integritas 2022 diselenggarakan dalam 9 seri dengan melibatkan total 17 kementerian/ lembaga/ pemda. 

Ke-17 kementerian/ lembaga ini mewakili fokus area target="_blank">KPK tahun ini yang meliputi sektor Sumber Daya Alam (SDA), Aparat Penegak Hukum (APH), tata niaga, politik, dan pelayanan publik.

{bbseparator}

"Executive Briefing untuk para Penjabat Gubernur ini merupakan seri yang terakhir di tahun 2022," jelasnya.

Sebelumnya, kegiatan yang sama telah terselenggara untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Perindustrian; Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; Mahkamah Agung; Kementerian Dalam Negeri; serta Kementerian Keuangan.

Sedangkan, Diklat Pembangunan Integritas telah diselenggarakan sebanyak tiga seri diklat yang diikuti oleh beberapa kementerian/lembaga tersebut dalam setiap serinya. 

Program ini terang Ali Fikri, telah dilakukan KPK pada 2021 dengan jumlah penyelenggaraan sebanyak sembilan kali Executive Briefing dan empat seri Diklat Pembangunan Integritas dengan peserta dari sepuluh kementerian/lembaga.

Lembaga tersebut yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

(Erlangga)

• TAGS:
• Tujuh Pj Gubernur
• Diberi Penguatan Integritas
• KPK