Wali Kota Jaya Negara Sampaikan Rancangan Perubahan KUA PPAS

Selasa, 28 Mei 2024 16:34 WITA

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, bersama Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, dalam kesempatan pembukaan Rapat Paripurna Ke-15 Masa Persidangan II, berlangsung Kamis (10/8/2023)di Gedung DPRD Denpasar, (Foto/ Humas)

DENPASAR - Pembukaan Rapat Paripurna Ke-15, Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar dengan agenda penyampaian Podato Pengantar Wali Kota Denpasar digelar di Kantor DPRD Kota Denpasar, Kamis (10/8/2023). 

Sidang dewan yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede ini dihadiri Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa. 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan Pidato Pengantar terhadap penjelasan perubahan kebijakan umum APBD (Perubahan KUA), Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Ranperda Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Denpasar.

Tampak hadir pula dalam sidang dewan tersebut, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Forkopimda Denpasar, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar serta undangan lainya. 

Dalam pidatonya, Wali Kota Jaya Negara menyampaikan bahwa ketiga rancangan ini merupakan Rancangan Kebijakan dan Peraturan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta Pemerintha Kota Denpasar untuk mengakomodir perkembangan dan kebutuhan hukum dewasa ini. Mengacu pada kebijakan pendapatan, maka dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang sebelumnya dirancang sebesar Rp2,12 triliun lebih dan setelah perubahan dirancang sebesar Rp2,25 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp126,91 miliar lebih. 

Jaya Negara mengatakan, Hal ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya dirancang Rp899,49 miliar lebih, setelah perubahan dirancang sebesar Rp1,01 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp115,09 miliar lebih yang berasal dari Pajak Daerah. 

Pendapatan Transfer sebelumnya dirancang sebesar Rp1,21 triliun lebih, setelah perubahan dirancang sebesar Rp1,22 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp5 miliar lebih yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan  Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelumnya dirancang sebesar Rp13,87 miliar lebih setelah perubahan dirancang sebesar Rp20,68 miliar lebih atau bertambah sebesar Rp6,81 miliar lebih. 

Selanjutnya, untuk usulan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Jaya Negara menjelaskan bahwa ranperda tersebut merupakan tindak lanjut atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

• TAGS:
• DENPASAR
• WaliKotaDenpasar
• IgustiNgurahJayaNegara