Gufron Sebut Keterbukaan Informasi Mampu Cegah Terjadinya Korupsi di Pemerintahan

Selasa, 28 Mei 2024 14:26 WITA

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat menghadiri acara Open Government Week 2023 di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (16/5/2023). (Foto: Dok.Putra/mcw)

JAKARTA - Transformasi tata kelola dan peningkatan kinerja pembangunan nasional, serta perluasan praktik keterbukaan di berbagai tingkatan pemerintah adalah urgensi yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya. 

Hal ini mengingat banyaknya penyelewengan dan kasus korupsi yang menjerat pemerintah. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Menurutnya, korupsi menjadi penyakit pemerintahan karena keremang-remangan yang menimbulkan ketidakpastian dan kurangnya akuntabilitas.

"Indonesia telah berkomitmen selama lebih dari sepuluh tahun dalam melaksanakan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif melalui kerangka Open Government," ucapnya dalam sambutan pada acara Open Government Week 2023 di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

"Praktik keterbukaan pemerintah ini terus didukung implementasinya oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk mencapai pembangunan yang berdampak," kata Ghufron.

Ia lalu menjelaskan, dengan adanya keterbukaan informasi, kinerja pemerintah sebagai pemilik kewenangan menjadi lebih transparan. Pemerintahan yang terbuka menjadi prasyarat untuk melayani masyarakat dengan adil dan akuntabel.

Dirinya juga menyambut baik dengan diselenggarakan Open Government (OG) Week,10-16 Mei 2023 oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI).

"Semoga semangat Open Government ini juga menjadi bagian dari upaya antikorupsi. Sehingga kedepannya Indonesia menuju pemerintah transparan dan bebas korupsi,” tuturnya.

Puncak acara rangkaian kegiatan OG Week 2023 yakni dilakukan diskusi panel yang menghadirkan berbagai perwakilan Kementerian/Lembaga, masyarakat sipil, akademisi, serta perwakilan pemuda. 

• TAGS:
• JAKARTA
• KPk
• NurulGhufron