Gufron Sebut Keterbukaan Informasi Mampu Cegah Terjadinya Korupsi di Pemerintahan

Selasa, 28 Mei 2024 14:26 WITA

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat menghadiri acara Open Government Week 2023 di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (16/5/2023). (Foto: Dok.Putra/mcw)

JAKARTA - Transformasi tata kelola dan peningkatan kinerja pembangunan nasional, serta perluasan praktik keterbukaan di berbagai tingkatan pemerintah adalah urgensi yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya. 

Hal ini mengingat banyaknya penyelewengan dan kasus korupsi yang menjerat pemerintah. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Menurutnya, korupsi menjadi penyakit pemerintahan karena keremang-remangan yang menimbulkan ketidakpastian dan kurangnya akuntabilitas.

"Indonesia telah berkomitmen selama lebih dari sepuluh tahun dalam melaksanakan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif melalui kerangka Open Government," ucapnya dalam sambutan pada acara Open Government Week 2023 di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

"Praktik keterbukaan pemerintah ini terus didukung implementasinya oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk mencapai pembangunan yang berdampak," kata Ghufron.

Ia lalu menjelaskan, dengan adanya keterbukaan informasi, kinerja pemerintah sebagai pemilik kewenangan menjadi lebih transparan. Pemerintahan yang terbuka menjadi prasyarat untuk melayani masyarakat dengan adil dan akuntabel.

Dirinya juga menyambut baik dengan diselenggarakan Open Government (OG) Week,10-16 Mei 2023 oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI).

"Semoga semangat Open Government ini juga menjadi bagian dari upaya antikorupsi. Sehingga kedepannya Indonesia menuju pemerintah transparan dan bebas korupsi,” tuturnya.

Puncak acara rangkaian kegiatan OG Week 2023 yakni dilakukan diskusi panel yang menghadirkan berbagai perwakilan Kementerian/Lembaga, masyarakat sipil, akademisi, serta perwakilan pemuda. 

{bbseparator}

Dalam kesempatan tersebut Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko menyampaikan bahwa kegiatan ini akan membahas refleksi dari implementasi nilai ko-kreasi.

Sebagai keterbukaan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berdampak melalui co-create, collaborate, dan contribute.

“Kita harus memasuki paradigma baru. Seluruh pemangku kepentingan dan komponen negara tidak hanya harus bersinergi tapi berko-kreasi khususnya untuk mewujudkan pemerintah yang lebih terbuka dengan mengimplementasikan nilai-nilai keterbukaan,” kata Bogat. 
 
Ia kemudian menyampaikan strategi penguatan keterbukaan pemerintah pembangunan berkelanjutan yang akan dilaksanakan.

Yaitu pengarusutamaan nilai keterbukaan pemerintah yakni, transparansi, akuntabilitas, inklusi, inovasi, dan partisipasi.

Kemudian penguatan kolaborasi antar-aktor melalui ko-kreasi dalam proses pembangunan, dan pengingtegerasian keterbukan pemerintah dengan agenda pemerintah lainnya untuk mencapai rencana yang berdampak.

Dalam kegiatan tersebut tampak hadir seperti Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas, Deputi V Bidang Politik Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden.

Reporter: Putra
Editor: Ady

• TAGS:
• JAKARTA
• KPk
• NurulGhufron