Kemendagri dan PUPR Gelar Rakor Percepatan Pembangunan 4 Wilayah DOB Papua
Senin, 27 Mei 2024 05:24 WITA

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud, pimpin rapat koordinasi bersama PUPU bahas terkait percepatan pembangunan prasarana dan sarana di 4 wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, Senin (17/4/2023). (Foto: Dok.Wibisono/PUPR)
Males Baca?
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan pembangunan prasarana dan sarana di 4 wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Saat memimpin rapat, Direktur Jenderal (Dirjen) Bangda Restuardy Daud menyampaikan bahwa sebelum Mendagri mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu), harus ada kesepakatan antar pihak sehingga pembangunan infrastruktur lebih detil terkait sumber pembiayaannya.
"Kemudian, Kemendagri akan melakukan verifikasi porsi APBD keseluruhan sekaligus melakukan pengecekan kembali terhadap sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan komunikasi data atau jarkomdat dan listrik," ucapnya, Senin (17/4/2023).
Sementara Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II menyampaikan bahwa, total pembiayaan sementara yang dibutuhkan sebesar Rp9,9 triliun dengan menggunakan skema pembiayaan 2 tahun anggaran APBN.
Di mana pada tahun 2023 sebesar Rp3,5 triliun, tahun 2024 sebesar Rp3 triliun serta APBD sebesar Rp3,3 triliun.
Dijelaskan, rencana kebutuhan tersebut juga masih perlu dilakukan penajaman Kementerian PUPR untuk anggaran yang bersumber dari APBN dan Kemendagri, untuk anggaran yang bersumber dari APBD.
Sebagai tindak lanjut dalam rangka sinkronisasi dan percepatan pembangunan infrastruktur di 4 DOB Papua kata dia, diperlukan data-data baik dukungan APBD dalam pembangunan infrastruktur maupun penajaman prioritas dan detil design oleh unit organisasi Kementerian PUPR.
"Sehingga akan dilakukan rapat koordinasi kembali yang rencananya akan dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri terkait rencana pembangunan infrastruktur di 4 DOB Papua," ujar Restuardy.
Rapat Koordinasi dihadiri Direktur SUPD II, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II selaku Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah Otonomi Baru Papua.
Kementerian PUPR, Kasubdit Pekerjaan Umum Direktorat SUPD II, Kasubdit Wilayah IV Direktorat PEIPD serta pejabat/staf lingkup Ditjen Bina Bangda serta Ditjen Cipta Karya.
Editor: Ady
Berita Lainnya

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Paslon DAMAI Optimistis Gugatan PHPU Pilkada Teluk Bintuni Lolos ke Sidang Pembuktian MK

Pejabat Wilmar Group Jadi Tersangka Baru Suap Vonis Lepas Korupsi Ekspor Minyak

KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Suap Dana Hibah

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD La Nyalla di Jatim

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

KPK Bongkar Pertemuan Harun Masiku dan Djoko Tjandra di Malaysia

Dukung Prabowo, KPK Desak Pemerintah Buat Undang-Undang Pemiskinan Koruptor

Komentar