Korban Penggelapan dan Penipuan Lahan Akhirnya Dapat Kepastian Hukum

Kamis, 20 Februari 2025 23:21 WITA

Pelapor kasus dugaan penggelapan dan penipuan lahan RL (kanan). (Foto: Istimewa)

DENPASAR – Setelah menanti lebih dari dua tahun, RL (36),  akhirnya mendapat kepastian hukum dalam kasus dugaan penggelapan dan penipuan lahan di Kabupaten Badung, Bali. Polda Bali telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni IWS dan IGS, dalam perkara yang merugikan RL hingga Rp180 juta.

Kasus ini bermula ketika RL berniat membeli sebidang tanah dari dua pelaku tersebut. Namun, setelah transaksi dilakukan, RL baru menyadari bahwa tanah tersebut fiktif atau bukan milik penjual yang bersangkutan. 

Menyadari adanya indikasi penipuan, RL bersama kuasa hukumnya dari Law Firm Togar Situmorang,  segera melaporkan kasus ini ke Polda Bali melalui Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Nomor DUMAS/1074/XII/2021/SPKT/POLDA BALI.

Berdasarkan laporan tersebut, penyidik Polda Bali melakukan penyelidikan hingga meningkatkan status laporan menjadi Laporan Polisi (LP) dengan nomor LP/B/607/2022/SPKT/POLDA BALI. Setelah penyidikan lebih lanjut, kepolisian akhirnya menetapkan IWS dan IGS sebagai tersangka. Kini, RL berharap kedua tersangka segera dipanggil dan ditahan guna mempercepat proses hukum hingga ke persidangan.

CEO Law Firm Togar Situmorang, Dr. Togar Situmorang, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah penyidik Polda Bali dalam menangani kasus ini dengan profesional. Ia menegaskan pentingnya pemberantasan mafia tanah yang merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang berinvestasi dalam sektor properti.

“Kami sangat mengecam praktik mafia tanah yang terus berkembang di Bali. Selain merugikan masyarakat, tindakan ini juga mencederai sistem hukum yang seharusnya memberikan kepastian kepada pemilik tanah yang sah. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku dan memberikan sanksi maksimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Dr. Togar, Kamis (20/2/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya pencegahan dengan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. “Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam transaksi jual beli tanah. Pastikan legalitas serta keabsahan dokumen sebelum bertransaksi. Sertifikat tanah harus sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Kasus yang menimpa RL menjadi preseden penting bagi korban lain yang menghadapi masalah serupa. Keberhasilan dalam mengungkap kasus ini diharapkan dapat mendorong masyarakat lain untuk tidak ragu mencari keadilan melalui jalur hukum. Dengan adanya ketegasan dalam penegakan hukum, praktik mafia tanah di Bali dapat diberantas sehingga kepastian hukum bagi pemilik dan investor properti dapat terjamin.

Ke depan, RL dan kuasa hukumnya berharap agar proses hukum terhadap para tersangka berjalan lancar hingga persidangan, sehingga kasus ini bisa menjadi contoh dalam upaya melindungi masyarakat dari praktik penipuan properti di Bali.

Editor: Lan

• TAGS:
• Penggelapan
• Penipuan Lahan
• Polda Bali
• Tersangka