KPK Lelang Barang Rampasan Negara dan Eks Gratifikasi
Selasa, 28 Mei 2024 15:22 WITA
Nampak barang rampasan negara dan barang eks gratifikasi yang dilelang KPK di gelaran Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, di Istora Senayan, Jakarta (13/12/2023). (Foto: Dok.KPK/MCW)
Males Baca?Sebab, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan yang bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.
"Untuk itu, dalam rangka memperkuat integritas seluruh penyelenggara negara, kami imbau kembali pegawai negeri termasuk pegawai di BUMN/BUMD untuk terus dapat menolak gratifikasi dan melaporkan gratifikasi yang diterimanya ke KPK,” kata Herda.
Lelang terhadap barang rampasan negara ini dilakukan oleh KPK bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. Lelang menggunakan mekanisme closed bidding e-Auction atau tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Sedangkan untuk lelang barang eks gratifikasi tersebut dilakukan secara open bidding e-konvensional, yang merupakan pelaksanaan lelang konvensional dengan kehadiran peserta dan penyetoran serta pengembalian uang jaminan lelang menggunakan virtual account sebagaimana mekanisme e-Auction.
Dalam lelang barang eks gratifikasi yang dilaksanakan dengan kehadiran peserta lelang, terdapat 162 setoran uang jaminan untuk 21 lot barang. Dari lelang ini, 17 lot barang laku terjual dengan total harga Rp61,8 juta.
Sementara untuk lelang barang rampasan yang dilelang dengan penawaran secara tertutup tanpa kehadiran peserta lelang, terdapat 158 setoran uang jaminan diterima untuk 17 lot. Barang rampasan yang dilelang antara lain, kendaraan roda 4 dan roda 2, jam tangan dan tas mewah, handphone, dan sepeda listrik.
Ada 17 lot barang barang rampasan berhasil terjual dengan total harga lelang sebesar Rp1,7 miliar.
Editor: Lan
Berita Lainnya
BREAKING NEWS: Sikat Uang Proyek, Kadis PUPR Papua Barat Resmi Ditahan
Teluk Bintuni Berduka, Lepas Kepergian ‘Bapak Pemekaran Kampung’ Daniel Asmorom
Bendahara JMSI: Rencana Kenaikan PPN 12% Harus Dikaji Ulang
Sidang MK Teluk Bintuni Dijadwalkan 15 Januari, Keluarga Besar DAMAI Nyatakan Solid
KPK Geledah Rumah Hingga Bongkar Brankas untuk Cari Bukti Korupsi Izin Tambang di Kaltim
KPK Telusuri Korupsi Dana Operasional Kepala Daerah Papua Lewat Saksi
LBH Gerimis Kritisi Penunjukan Mantan Pj Wali Kota Sorong sebagai Ketua Pansel DPRP Jalur Otsus
KPK Berpeluang Langsung Tahan Sekjen PDIP Hasto Usai Diperiksa sebagai Tersangka
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Gugat Praperadilan KPK soal Status Tersangka
KPK Ditantang Usut Keterlibatan Orang Dekat Kekuasaan di Kasus DJKA
KPK Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati terkait Korupsi LNG
KPK Sita Vespa Rp1,5 Miliar dari Rumah Eks Dirut BUMN di Jakarta
KPK Periksa Ahok terkait Korupsi LNG di Pertamina
Komentar