LBH Gerimis Kritisi Penunjukan Mantan Pj Wali Kota Sorong sebagai Ketua Pansel DPRP Jalur Otsus

Selasa, 05 November 2024 17:48 WITA

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-GERIMIS) Yosep Titirlolobi, S.H

SORONG – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-Gerimis), Yosep Titirlolobi, S.H., menyoroti keputusan Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si., yang menunjuk mantan Pj Wali Kota Sorong, George Yarangga, sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Jalur Otonomi Khusus (Otsus). 

Menurut Yosep, keputusan ini berpotensi menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat Papua Barat Daya terhadap independensi Pansel DPRP. "Pj Gubernur seharusnya tidak perlu terlibat dalam pemilihan Ketua Pansel DPRP agar masyarakat Papua Barat Daya tidak merasa ada campur tangan pemerintah," kata Yosep. 

Menurutnya, campur tangan ini dapat menimbulkan persepsi bahwa panitia seleksi akan menerima "titipan" dari pemerintah, sehingga mengurangi peluang masyarakat yang memenuhi syarat untuk lolos seleksi secara adil. Yosep menyarankan agar anggota Pansel DPRP Jalur Otsus dapat memilih ketuanya secara mandiri, tanpa intervensi dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pansel bekerja dengan independen dan profesional.

Informasi yang diperoleh LBH Gerimis menyebutkan bahwa awalnya Pj Gubernur berencana menunjuk Otto Ihalauw, mantan Bupati Sorong Selatan, sebagai Ketua Pansel. Namun, karena status Ihalauw yang masih tersangka dalam kasus korupsi, Pj Gubernur akhirnya menunjuk George Yarangga.

LBH Gerimis juga menyatakan keberatannya terhadap kinerja Yarangga saat menjabat sebagai Pj Wali Kota Sorong. Yosep menyoroti bahwa selama masa kepemimpinannya, Yarangga diduga lebih fokus pada kepentingan pribadi, termasuk membangun rumah pribadi yang mewah, dibandingkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sorong. Selain itu, Yosep mengingatkan publik tentang pembangunan pagar kantor Wali Kota Sorong yang memakan anggaran sebesar Rp 8 miliar, meskipun tampilan pagar tersebut dianggap sederhana.

Tidak hanya itu, saat Yarangga menjabat di Dinas Pendidikan Papua Barat Daya, banyak mahasiswa yang kesulitan mendapatkan beasiswa. LBH Gerimis melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, yang kemudian memicu penyelidikan oleh tim Tipikor. Setelah itu, beasiswa bagi mahasiswa yang belum mendapatkan bantuan akhirnya dibayarkan.

Dengan situasi ini, LBH Gerimis meminta anggota Pansel DPRP Jalur Otsus yang terpilih untuk memilih ketuanya melalui proses voting. "Kami berharap pemilihan ketua pansel dilakukan secara demokratis, tanpa kepentingan tersembunyi, agar anggota DPRP Jalur Otsus yang terpilih adalah mereka yang benar-benar mewakili aspirasi dan kualitas putra-putri asli Papua," ujar Yosep.

LBH Gerimis berharap langkah ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua Barat Daya terhadap Pansel DPRP, sehingga proses seleksi berjalan secara profesional dan transparan demi kualitas kepemimpinan yang lebih baik di masa mendatang.
Reporter: Edy

• TAGS:
• Lembaga Bantuan Hukum
• Gerakan Papua Optimis
• Yosep Titirlolobi
• LBH-GERIMIS