Pemberian Opini WTP Kabupaten dan Kota di Papua Barat Diduga Ada Permainan

Rabu, 29 Mei 2024 08:46 WITA

"Dia dibangun untuk memastikan hasil kesejahteraan rakyat terpenuhi, dan sudah tentu disinilah perlu metode pemeriksaan BPKP yang harus mengimbangkan antara kepatuhan dan kesempatan inovasi," kata Angki.

"Di Papua Barat banyak pejabat pemerintah yang di tangkap oleh Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan korupsi di pemerintahan, padahal daerah mereka setiap tahun daerah mereka mendapatkan WTP dari BPK," tuturnya.

Jadi memang sangat wajar apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang beberapa kali dalam pemberitaan telah menyinggung isu pemberian predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh BPK memang ada harganya.

Lanjut Angki, sudah tentu ini sangat bahaya sekali bagi Lembaga BPK yang dipercayakan oleh Negara dan rakyat bila mana telah menentukan harga untuk mengeluarkan WTP bagi kabupaten/ kota di Papua Barat tentu ini jelas -jelas mencederai amanat yang telah diberikan oleh undang-undang.

Mengingat BPKP sendiri adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden pada 1983 dan PP No 60 tahun 2008 untuk melakukan pemeriksaan atau audit internal dalam tubuh Pemerintah. (ag)

• TAGS:
• Pemberian Opini WTP
• Papua Barat
• Ada Permainan
• GMNII Sorong