Pemkab Mimika Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur pada 2026

Selasa, 22 April 2025 18:10 WITA

Card image

Bupati Mimika Johannes Rettob saat memimpin rapat musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Timika, Selasa (22/4/2025).Foto: Moh/MCW).

Males Baca?

MIMIKA - Pemerintah Kabupaten Mimika (Pemkab Mimika) memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada 2026 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Mimika Johannes Rettob saat kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Timika, Selasa (22/4/2025).

Menurut Johannes, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mewujudkan pusat ekonomi baru.

"Ini juga sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah setempat untuk membangun fasilitas layanan publik yang diprioritaskan dari kampung di pesisir hingga pegunungan," kata Johannes.

Selain pembangunan infrastruktur, Johannes mengatakan pihaknya juga fokus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia guna mewujudkan Mimika yang sehat. Kemudian, kata dia, pihaknya juga bakal membuka pusat ekonomi baru, penurunan angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

"Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat juga menjadi fokus pada 2026," tandasnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Mimika, lanjut Johannes bakal menggandeng semua pihak baik eksekutif, legislatif, dan seluruh komponen masyarakat.

"Hal ini perlu dilakukan secara bertahap agar bisa mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan bersama demi untuk kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Mimika baik di kota maupun yang berada di pegunungan dan wilayah pesisir," katanya lagi.

Lebih lanjut, Johannes mengatakan penyusunan perencanaan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan keinginan sehingga semua usulan program dan kegiatan dapat diakomodir.

"Dengan demikian perlu dilakukan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," ujarnya memungkasi.

Reporter: Moh


Komentar

Berita Lainnya