Pemkab Teluk Bintuni Bersinergi Memerangi Korupsi untuk Indonesia Maju

Senin, 27 Mei 2024 08:26 WITA

Foto Bersama Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT seuisai rapat koordinasi pengawasan daerah (RKPD) dengan mengusung tema “Sinergitas Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju,” Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia yang jatuh hari ini 9 Desember Tahun 2023.

BINTUNI - Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, melalui Inspektorat, menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RKPD) dengan tema "Sinergitas Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju." Kegiatan pada Sabtu (9/12/2023) ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi se-Dunia.

Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, menyampaikan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Alasan seperti ketidaktahuan dan perbedaan persepsi sering menjadi penyebabnya. 

“Untuk mencapai good governance, diperlukan sinergitas antara transparansi, efisiensi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat,” kata Bupati Petrus Kasihiw.

Kasihiw pun menekankan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Alat Pengawas Harian (APH) dalam memerangi korupsi. 

Untuk itu, Bupati mengapresiasi kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Teluk Bintuni.

Hingga kini, perilaku koruptif masih menjadi musuh bersama. “Pengawalan pembangunan oleh APIP dan APH, serta partisipasi masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” harap Bupati Petrus Kasihiw.

Kepala Inspektorat Teluk Bintuni, I Wayan Sidia, menyatakan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai masalah global. “Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketidaktahuan dan perbedaan persepsi masih menjadi kendala,” ujar Wayan Sidia.

Wayan pun menekankan soal prinsip good governance untuk mencapai pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN.

Pertemuan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memudahkan pemahaman terhadap pengaduan indikasi korupsi. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Reporter: Haiser

• TAGS:
• BINTUNI
• RKPD
• KPK
• PetrusKasihiw