Saksi Cabut Keterangan Kasus Sewa Vila di Sanur, Terdakwa Mestinya Onslag

Senin, 27 Mei 2024 03:23 WITA

Kuasa Hukum Ray, Eko Haridani Sembiring, (tengah) bersama tim hukumnya Ahmad Hardi Firman (kanan) dan Yehezkiel Petrus Halomoan Paat (kiri) saat jumpa pers terkait kasus sewa-menyewa vila di Denpasar, Kamis (23/11/2023).

DENPASAR – Terdakwa kasus sewa-menyewa sebuah vila di Sanur Denpasar, RAY, yang saat ini kasusnya sedang berjalan harusnya akan bisa ‘lepas’ dari jeratan hukum, menyusul pencabutan keterangan saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Hal ini ditegaskan oleh Eko Haridani Sembiring selaku Kuasa Hukum RAY (42). Selain itu, dalam persidangan saksi juga tidak pernah mengatakan apa yang disebut tertera di dalam berita acara. 

“Ini merupakan suatu fakta dalam persidangan, dan hal ini sangat jarang terjadi dalam proses penegakan hukum kita. Sampai-sampai bisa mencabut keterangan yang dilakukan langsung oleh saksi saat pengadilan sedang berlangsung. Ini dipastikan onslag,” ungkap Eko didampingi Ahmad Hardi Firman SH, MH dan Yehezkiel Petrus Halomoan Paat SH, Kamis (23/11/2023).

Dalam literasi hukum, putusan onslag atau lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Diketahui RAY adalah pemilik vila yang berlokasi di Jalan Merta Sari No. 9A, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, hingga belakangan terjadi perkara sewa-menyewa.

Terkait kasus ini, Eko menuturkan awal mulanya bulan April 2019, RAY bersama istrinya DMM yang kini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), menyewakan vila kepada Sri Lestari dengan perjanjian kedua belah pihak.

“Di balik perjanjian tersebut, memang ada terjadi proses lelang, namun klien kami tidak mengetahui sama kalau tanahnya ada proses leleng, makanya berani menyewakan tanahnya yang sudah menjadi bangunan vila,” terang Eko.

“Jadi persoalan yang dialami klien kami harusnya perjalanan kasusnya masuk dalam hukum perdata, namun justru malah dimasukan dalam hukum pidana,” sambungnya.

Kasus ini menurutnya adalah masalah perjanjian sewa-menyewa, yang mana kliennya memang belum sepenuhnya bisa memenuhi tanggung jawab dikarenakan ada proses lelang atas tanah tersebut, dan sudah dilakukan eksekusi oleh pengadilan.

• TAGS:
• PN
• Denpasar
• Putusanonslag