Dewan Pers Sampaikan Kekhawatiran RUU Penyiaran di Forum UNESCO

Kamis, 20 Juni 2024 15:18 WITA

Anggota Dewan Pers, A Sapto Anggoro, menyuarakan kekhawatirannya terkait pasal bermasalah dalam draf RUU Penyiaran dalam kelompok kerja regulasi UNESCO tentang Tata Kelola Platform Digital yang digelar di Dubrovnik, Kroasia pada Rabu (19/6/2024).

DUBROVNIK - Anggota Dewan Pers, A Sapto Anggoro, menyuarakan kekhawatirannya terkait pasal bermasalah dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dalam kelompok kerja regulasi (regulatory body) UNESCO (United Nation Educational, Sciencetific, and Cultural Organization) tentang Tata Kelola Platform Digital yang digelar di Dubrovnik, Kroasia pada Rabu (19/6/2024).

Forum tertutup yang dimoderatori oleh Marjorie Buchser, senior konsultan UNESCO, ini dihadiri oleh para badan regulator media dunia untuk membahas pengaturan dan pengawasan media sosial, platform digital, dan pers.

Sapto menyampaikan bahwa Indonesia saat ini dalam situasi berbahaya karena usulan pelarangan penyiaran eksklusif jurnalisme investigasi dalam draf RUU Penyiaran. "Ini berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia dan selayaknya semua peduli dan memberi perhatian," tegasnya.

Lebih lanjut, Sapto menyatakan bahwa Dewan Pers bersama konstituen telah menolak usulan tersebut dan menyerukan perhatian dunia terhadap situasi ini.

Di tengah kekhawatiran RUU Penyiaran, Sapto menambahkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana membentuk Dewan Media Sosial dengan bentuk yang masih belum jelas. "Hal ini menunjukkan bahwa platform media sosial telah menjadi sumber kekhawatiran bagi pemerintah," ujarnya.

Delegasi Indonesia ke UNESCO kali ini dikoordinasi oleh UNESCO Indonesia dan terdiri dari Dewan Pers, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Koalisi Damai, Mafindo, dan Ecpat Indonesia.

Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, menyampaikan pengalamannya dalam mengawasi dan mengelola Pemilu 2024 yang berjalan dengan baik. Kolaborasi dengan Koalisi Damai dalam memberikan masukan dan penerapan pedoman yang disusun UNESCO menjadi kunci sukses pelaksanaan Pemilu 2024.

Wijayanto, SIP, MSi, PhD, Wakil Rektor Universitas Diponegoro dan Ketua Koalisi Damai, aktif dalam diskusi di UNESCO dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan Pemilu 2024. Dia menekankan bahwa kunci sukses Pemilu 2024 dalam konteks komunikasi dan damai adalah kolaborasi, pemantauan ruang publik digital, dan dialog dengan para pihak terkait.

"Kami meminta para pemimpin partai untuk menandatangani pemilu damai. Berkat fasilitasi Bawaslu dan KPU, itu bisa berhasil," ujar Wijayanto.

Meskipun Pemilu 2024 telah berhasil dilaksanakan, delegasi Indonesia di UNESCO menyadari bahwa masih ada tantangan di depan, yaitu Pilkada 2024. Pengalaman dan kolaborasi yang terjalin selama Pemilu 2024 diharapkan dapat menjadi bekal berharga untuk menghadapi Pilkada 2024 dan memastikan pelaksanaan demokrasi yang damai dan berkualitas di Indonesia.

Editor: Ady

• TAGS:
• DUBROVNIK
• Dewan Pers