Guswah Sebut Pembubaran PWF Melanggar HAM!

Rabu, 29 Mei 2024 06:55 WITA

Card image

Ketua Gagasan Pemuda (GADA) Bali I Gusti Putu Putra Mahardika atau yang dikenal dengan Guswah.

Males Baca?

DENPASAR - Ketua Gagasan Pemuda (GADA)  Bali I Gusti Putu Putra Mahardika atau yang dikenal dengan Guswah menyebut pembubaran People's Water Forum (PWF), telah mencedrai konstitusi, dalam hak kebebasan berbicara serta masuk dalam pelanggaran HAM.

Menurutnya, pembubaran acara diskusi, adalah bentuk menghalangi hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang jelas dilindungi konstitusi.

"Hari ini di dunia selain bicara soal enviromental ethic, juga konsen soal HAM. ketika ini naik kepermukaan (pembubaran PWF), tentu kebebasan HAM Provinsi Bali dipertanyakan di mata dunia," ujarnya saat diwawancarai wartawan, Jumat (24/5/2024).

Lebih lanjut ia menyayangkan alasan pembubaran PWF hanya berdasar pada steatmen semata dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Landasan pembubaran itu hanya di dasari himbauan Pj Gubenur Bali. Sejak kapan Himbauan lisan memiliki kekuatan hukum untuk membubarkan kegiatan diskusi terlebih lagi dengan intimidasi. Saya rasa ini sudah fatal pelanggaran HAM," sambungnya.

Menurutnya kebebasan berbicara dan Kebebasan berpendapat hanyalah slogan pemanis, dengan adanya kejadian pembubaran diskusi PWF, ia mengajak generasi muda harus melek bahwa  demokrasi indonesia hari ini sudah tidak baik baik saja dan krisis nurani.

{bbseparator}

"Sangat menyedihkan dan mengutuk segala bentuk aksi atau upaya pembubaran ruang-ruang diskusi, mereka lupa sejarah bahwa bangsa yang besar, yang kita Sebut NKRI hari ini lahir dari pergulatan dialektika pada forum-forum diskusi," pungkasnya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya angkat bicara insiden Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) yang mengusir peserta dan pemateri People’s Water Forum (PWF).

Mahendra mengungkapkan dirinya tidak pernah memberikan arahan lisan maupun tertulis pada pihak manapun terkait berita yang menyebut ada pihak-pihak yang mengklaim mengikuti arahan dari Pj Gubernur Bali terkait pembubaran acara tersebut.

“Saya bahkan tidak tahu ada Ormas PGN, apalagi ketemu dengan Ketua ataupun Pengurus PGN,” ungkapnya.

People’s Water Forum (PWF) atau Forum Air untuk Rakyat yang digelar oleh Pro Demokrasi (Prodem) Bali di Denpasar menurut Mahendra tidak perlu dipermasalahkan apalagi ada upaya untuk dibubarkan. Mahendra berpendapat forum ini merupakan hak warganegara untuk berekspresi.

“Kami tidak melarang kegiatan untuk berekspresi menyampaikan pendapat, apalagi dilakukan dalam forum akademik, karena agenda PWF tersebut sebenarnya sejalan dengan agenda WWF, yaitu sama-sama bertujuan menjaga ketersedian air untuk kelangsungan kehidupan,” pungkasnya.

Sebelumnya Kegiatan diskusi the People’s Water Forum (PWF) untuk rakyat Bali di salah satu hotel di kawasan Jl Hayam Wuruk, Denpasar mendapat penolakan dari puluhan massa Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN).

Reporter: Dewa 


Komentar

Berita Lainnya