Ketua DPD RI Soroti Perilaku Turis Pelanggar Hukum di Bali
Rabu, 29 Mei 2024 10:03 WITA

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Males Baca?DENPASAR – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti meningkatnya insiden perilaku tidak pantas, aktivitas kriminal, dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara (wisman) di Bali.
Bahkan yang mengejutkan terungkapnya sindikat produsen narkoba, di mana pelakunya adalah wisman yang menyalahgunakan visa kunjungan wisata.
"Kasus narkoba seperti ini harus menjadi perhatian semua stakeholder pariwisata. Sebab, kasus ini muncul di Bali yang merupakan salah satu ikon pariwisata dunia. Dampak negatif yang ditimbulkannya tentu sangat besar. Pariwisata itu sangat sensitif, ada gangguan sedikit saja bisa langsung berimbas ke mana-mana," ujar LaNyalla, Selasa (28/5/2024).
LaNyalla juga menyampaikan keprihatinan serius terhadap masalah sosial dalam sektor pariwisata ini, yang dapat berubah menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. “Semua pihak terkait harus mengupayakan mitigasi dan proteksi destinasi wisata secara maksimal,” ujar mantan Ketua Umum PSSI ini.
Ditambahkannya jika dampak yang ditimbulkan dari perilaku negatif yang menjurus ke tindak kriminal oleh para wisman di Bali dapat memunculkan perasaan tidak aman pada destinasi wisata.
"Dampak jangka panjangnya adalah penurunan indeks kenyamanan dan keamanan destinasi, yang akibatnya dapat menurunkan angka kunjungan wisatawan. Hal buruk lainnya adalah rusaknya citra dan reputasi destinasi wisata Bali," cetus LaNyalla.
Impact negatif berikutnya, tambah LaNyalla, adalah masalah ekonomi. Jika jumlah wisatawan dari kalangan menengah atas menurun, maka aktivitas ekonomi juga akan terdampak. Daya beli yang turun akibat berkurangnya transaksi dalam jumlah besar pada akhirnya merugikan Bali dan Indonesia.
Senator asal Jawa Timur itu menyarankan agar penguatan keamanan dan pengawasan ditingkatkan. Langkah ini bisa dijalankan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas personel keamanan di destinasi, sekaligus adanya call center pariwisata.
"Penggunaan CCTV secara masif saya rasa mutlak diperlukan. Upaya preventif lainnya adalah pelatihan dan kolaborasi semua stakeholder pariwisata," sambungnya.
"
Berita Lainnya

Kasus Korupsi Proyek Aerosport Mimika, Kejati Papua Sita Rp300 Juta

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

YLBH Sisar Matiti Soroti Tranparansi Dana PI di Teluk Bintuni

KPK Tindaklanjuti Laporan Suap Puluhan Senator untuk Pilih Ketua DPD

KPK Periksa Vice President Keuangan PT ASDP, Ini yang Didalami

KPK Terbitkan Surat Edaran Pemberantasan Korupsi di BUMN dan Danantara

PT ASDP Buka Suara soal Dua Pejabatnya Diperiksa KPK

KPK Geledah Rumah Pengusaha Robert Bonosusatya, Ini Hasilnya

KPK Sita Aset Rp9 Miliar terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim

KPK Periksa Dirut ASDP Heru Widodo, Terkait Kasus Apa?

Komentar