Koster Kumpulkan Kepala Daerah Wilayah Sarbagia Bahas Alokasi Dana BKK

Selasa, 08 April 2025 11:18 WITA

Card image

Gubernur Bali Wayan Koster pimpin rakor bahas alokasi dana BKK, Selasa (7/4/2025). (Foto: Istimewa)

Males Baca?

DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengumpulkan kepala daerah di wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar (Sarbagia) membahas Pembangunan Proyek Strategis Daerah di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa (7/4/2025).

Rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekda Kota Denpasar, Sekda Kabupaten Badung, Kepala BPKAD Provinsi Bali, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, dan Karo Hukum Provinsi Bali.

Dalam arahannya, Koster menyampaikan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) akan digunakan untuk Pembangunan Proyek Strategis Daerah di Bali dan Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan.

Koster menyebutkan, mekanisme BKK akan diatur sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Bali, dimana wilayah Sarbagia sebagai ujung tombak. Nantinya, ketiga daerah tersebut akan mengalokasikan 10 persen dari realiasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman kepada Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan.

Kemudian untuk BKK yang dialokasikan 50 persen, disebutkan Gubernur Koster digunakan untu pembangunan program strategis daerah di Bali yang infrastrukturnya sudah ditentukan dan pembangunan infrastruktur prioritas di Kota/Kabupaten se-Bali.

Bak gayung bersambut, rencana ini mendapat respon positif dari kepala daerah yang hadir. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan untuk merealisasikan BKK, kami harapkan masing-masing daerah agar menyampaikan proposal kepada kami di Pemerintah Kabupaten Badung.

"Karena BKK ini kami harap bisa menjadi skema, sekaligus untuk memastikan infrastruktur obyek wisata di Bali yang refresentatif dengan pertanggungjawaban yang jelas," jelas Adi Arnawa.

Sementara Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra menyampaikan bahwa program ini sudah menjadi pembahasan 20 tahun yang lalu, sekarang lebih terprogram dan terperinci. "Intinya kami di Gianyar sangat setuju," kata Bupati Gianyar.

Di sisi lain, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, berharap Pemprov Bali mengatur alokasi dana BKK sesuai luas wilayah, jumlah wilayah, dan kondisi wilayah keenam kabupaten yang nantinya akan memperoleh BKK.

"Dalam proyek startegis ini, kami minta agar tetap memperhatikan terkait persoalan sampah, karena berdampak terhadap pariwisata," ungkap Jaya Negara.

Editor: Ran


Komentar

Berita Lainnya