Koster Kumpulkan Kepala Daerah Wilayah Sarbagia Bahas Alokasi Dana BKK
Selasa, 08 April 2025 11:18 WITA

Gubernur Bali Wayan Koster pimpin rakor bahas alokasi dana BKK, Selasa (7/4/2025). (Foto: Istimewa)
Males Baca?DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengumpulkan kepala daerah di wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar (Sarbagia) membahas Pembangunan Proyek Strategis Daerah di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa (7/4/2025).
Rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekda Kota Denpasar, Sekda Kabupaten Badung, Kepala BPKAD Provinsi Bali, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, dan Karo Hukum Provinsi Bali.
Dalam arahannya, Koster menyampaikan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) akan digunakan untuk Pembangunan Proyek Strategis Daerah di Bali dan Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan.
Koster menyebutkan, mekanisme BKK akan diatur sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Bali, dimana wilayah Sarbagia sebagai ujung tombak. Nantinya, ketiga daerah tersebut akan mengalokasikan 10 persen dari realiasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman kepada Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan.
Kemudian untuk BKK yang dialokasikan 50 persen, disebutkan Gubernur Koster digunakan untu pembangunan program strategis daerah di Bali yang infrastrukturnya sudah ditentukan dan pembangunan infrastruktur prioritas di Kota/Kabupaten se-Bali.
Bak gayung bersambut, rencana ini mendapat respon positif dari kepala daerah yang hadir. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan untuk merealisasikan BKK, kami harapkan masing-masing daerah agar menyampaikan proposal kepada kami di Pemerintah Kabupaten Badung.
"Karena BKK ini kami harap bisa menjadi skema, sekaligus untuk memastikan infrastruktur obyek wisata di Bali yang refresentatif dengan pertanggungjawaban yang jelas," jelas Adi Arnawa.
Baca juga:
Koster Angkat Topi untuk Kejati Bali karena Program Edukasi dan Penegakan Hukum hingga Tingkat Desa
Sementara Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra menyampaikan bahwa program ini sudah menjadi pembahasan 20 tahun yang lalu, sekarang lebih terprogram dan terperinci. "Intinya kami di Gianyar sangat setuju," kata Bupati Gianyar.
Di sisi lain, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, berharap Pemprov Bali mengatur alokasi dana BKK sesuai luas wilayah, jumlah wilayah, dan kondisi wilayah keenam kabupaten yang nantinya akan memperoleh BKK.
"Dalam proyek startegis ini, kami minta agar tetap memperhatikan terkait persoalan sampah, karena berdampak terhadap pariwisata," ungkap Jaya Negara.
Editor: Ran
Berita Lainnya

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Paslon DAMAI Optimistis Gugatan PHPU Pilkada Teluk Bintuni Lolos ke Sidang Pembuktian MK

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

KPK Bongkar Pertemuan Harun Masiku dan Djoko Tjandra di Malaysia

Dukung Prabowo, KPK Desak Pemerintah Buat Undang-Undang Pemiskinan Koruptor

Usut Kasus Harun Masiku, KPK Periksa Djoko Tjandra

Bacakan Nota Keberatan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Singgung Nama Jokowi

KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Ogan Komering Ulu

Komentar