Menteri Yasonna Serahkan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual kepada Gubernur Koster

Rabu, 29 Mei 2024 05:18 WITA

Penyerahan Sertifikat dan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada Gubernur Bali, Minggu, (16/1/2022) bertempat di Gedung Ksirarnawa Art Centre, Denpasar - Bali

MCWNEWS.COM, DENPASAR - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia Yasonna H. Laoly menyerahkan Sertifikat dan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual kepada Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster.

Menteri Hukum dan HAM RI dalam sambutannya mengapresiasi serta berterimakasih kepada Gubernur Bali beserta jajarannya yang mendorong pengrajin, para pemilik usaha, pemilik merek juga kepala daerah untuk mendaftarkan hak ciptanya. 

Dirinya berharap agar peran aktif dan sinergi dari seluruh instansi terkait untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah, di mana salah satunya dengan pemanfaatan sistem kekayaan intelektual. 

"Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang sadar akan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai salah satu faktor untuk membangkitkan ekonomi kreatif rakyat," ucapnya di Gedung Ksirarnawa Art Centre, Denpasar, Minggu (17/1/2022).

Selain itu pada tanggal 6 Januari 2022, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC).

Ini merupakan inovasi revolusioner DJKI dengan melakukan penyelarasan bisnis proses pencatatan hak cipta terkait prinsip deklaratif sehingga mempersingkat waktu penyelesaian dari hitungan hari ke menit.

Serta mencanangkan tahun 2022 menjadi tahun Hak Cipta Nasional dengan tema "Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta dalam mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Mendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra".

Sejak dimulainya layanan ini pada tanggal 20 Desember 2021 hingga 13 Januari 2022 telah masuk sebanyak 10.150 permohonan, dengan waktu rata-rata penyelesaian antara 5 sampai dengan 10 menit setelah melakukan pembayaran. 

"Agar seluruh masyarakat Bali dapat terus menggali potensi wilayah, terus berkreasi, berkarya, dan berinovasi, serta memahami pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual. Saya juga berpesan agar masyarakat menjaga kualitas karya dan mengembangkannya serta membuatnya bernilai ekonomi tinggi," ujarnya.

Sementara Gubernur Bali menerangkan, bahwa acara ini telah diselenggarakan untuk kedua kalinya. 
{bbseparator}

Sebelumnya pada tahun 2021 dilaksanakan penyerahan sertifikat kekayaan intelektual salah satunya penyerahan surat pencatatan produk komunal Kain Endek Bali, serta dikeluarkannya surat edaran terkait penggunaan Endek Bali untuk instansi pemerintahan maupun swasta.

"Sejak saat itu, penjualan kain endek di Bali berkembang pesat hingga motifnya yang berkembang semakin variatif," kata Gubernur Bali.

Menurutnya, sejak tahun 2019 Kekayaan Intelektual di Provinsi Bali berkembang hingga mencapai 149, termasuk yang diserahkan dengan kategori kepemilikan komunal meliputi ekspresi budaya tradisional sebanyak 19 dan indikasi geografis sebanyak 6, kepemilikan personal meliputi hak cipta sebanyak 106, hak paten sebanyak 2, serta hak merek sebanyak 17.

"Saya harap dengan diadakannya acara ini dapat memotivasi, mensosialisasi, serta mengedukasi seluruh komponen masyarakat khususnya di Provinsi Bali karena banyak pegiat kreatif dalam bidang pangan, sangan, serta industri kerajinan rakyat berbasis budaya untuk melindungi karyanya, serta bisa bernilai ekonomis jika karya tersebut dimanfaatkan oleh orang lain," kata Gubernur.

Selanjutnya penyerahan secara simbolis oleh Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual kepada Gubernur Bali, di mana seluruh sertifikat yang akan diberikan adalah 46 Surat Pencatatan Ciptaan serta 17 Sertifikat Merek.

Setelah dilakukannya penyerahan sertifikat oleh Gubernur Bali kepada penerima sertifikat, acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada Gubernur Bali yaitu Surat Pencatatan dengan judul buku “Ekonomi Kerthi Bali Membangun Bali Era Baru”. 

Hadir kegiatan seperti Wakil Gubernur Provinsi Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, Plt. Direktur Jendral Kekayaan Intelektual Razilu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Jamaruli Manihuruk, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, Para Direktur pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Perwakilan Bupati dan Walikota di Provinsi Bali, Para Penerima Sertifikat Kekayaan Intelektual, serta para undangan lainnya. (ag/ist)

• TAGS: