Paul Finsen Prihatin Sejumlah Anak OAP di Dusun Mihij Tidak Sekolah
Senin, 27 Mei 2024 11:11 WITA

Kondisi masyarakat Adat di Dusun Mihij, Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari. Jumat, (23/9/2022), (Foto: Dok. DAP)
Males Baca?
MCWNEWS.COM, MANOKWARI - Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat, Mananwir Paul Finsen Mayor mengaku merasa prihatin dengan kondisi masyarakat Adat di Dusun Mihij, Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari.
Hal ini dikarenakan sejumlah anak orang asli Papua (OAP) tidak sekolah dan selama 22 tahun tidak ada aliran listrik ke rumah mereka.
"Keprihatinan kami karena sejak Otsus Papua diberlakukan sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini sudah mencapai 20 an tahun, masih ada anak-anak generasi muda Orang Asli Papua yang tidak bisa mengenyam pendidikan di PAUD, Sekolah Dasar maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Hal ini karena tidak ada fasilitas umum yang dapat digunakan sebagai tempat dan penunjang keseharian Masyarakat Adat di sana," ujarnya, Jumat (23/9/2022).
Ia menerangkan, di Dusun Mihij dihuni oleh Masyarakat Adat Papua dari Suku Besar Arfak. Apabila tidak disentuh dengan pendidikan, maka bagaimana kehidupan mereka kedepannya.
Beberapa warga masyarakat baik dari perkumpulan warga Nusantara yang tinggal bersama-sama di Kampung Desay kemudian menghubungi Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat untuk turun dan melihat langsung kondisi hidup Masyarakat Adat Papua di sana yang sehari-hari seperti itu.
Bahkan ada salah satu anak yang berusaha keras untuk menempuh pendidikan Sekolah Dasar lalu melanjutkan ke Pendidikan Menengah Pertama atau SMP/ SLTP.
"Namun kemudian terpaksa harus membantu mamanya jualan di pasar karena tidak ada biaya untuk melanjutkan ke SMP. Salah satu anak asli Papua ini punya keinginan kuat untuk sekolah di SMP hanya tidak ada biaya untuk sekolah. Anak dari Mama Selly Sayori," tuturnya.
Selain itu, di Dusun Mihij sama sekali tidak ada listrik, air bersih, fasilitas pendidikan maupun fasilitas umum seperti jalan raya. Hanya ada jalan tikus kecil dari depan jalan ke dalam dusun tempat masyarakat adat Papua ini bermukim.
{bbseparator}
"Apakah ini yang dinamakan Sebagai keberhasilan Otsus Papua? 20 tahun Otsus diberlakukan sejak Tahun 2001 sampai saat ini, hasilnya seperti ini. Pantas saja masyarakat adat Papua selalu berteriak di jalanan karena ketidakadilan seperti ini," bebernya.
Pihaknya lalu mendesak Pemerintah Kabupaten Manokwari agar segera turun dan melihat langsung kondisi hidup Masyarakat Adat Papua di Dusun Mihij.
Dirinya juga meminta Anggota DPRD Kabupaten Manokwari agar segera turun kesana. Karena sebagai wakil rakyat harus melihat langsung kondisi hidup Masyarakat Adat Papua di wilayah ini.
"Sangat prihatin dan menyakiti hati nurani orang asli Papua ketika melihat saudara kita sendiri masih dalam kondisi seperti itu. Sebab, di sana kalau ada satu rumah itu dihuni oleh sekita 4 sampai 5 kepala keluarga di dalam rumah itu. Tidak ada lampu, karena memang tidak ada listrik," jelasnya.
Ditambahkan, masyarakat adat di sana hanya hidup dari hasil kebun yang dijual di pasar. Serta masih banyak anak-anak asli Papua yang diusianya yang belia atau anak-anak namun tidak sekolah, miris dan menyedihkan.
"Semoga ada anak-anak Tuhan yang tergerak hati untuk membantu anak-anak asli Papua di sana untuk dapat bersekolah dan mewujudkan masa depannya," harapnya.
Sesuai dengan Thema Dewan Adat Papua yakni selamatkan Manusia Papua, maka pihaknya akan selalu menjadi penyambung lidah Masyarakat Adat Papua agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan hidup sesuai dengan tatanan kehidupan yang baik dan benar.
"Besar harapan kami untuk Bapak Bupati Kabupaten Manokwari sebagai anak adat Papua dari suku Besar Arfak bisa turun langsung dan meninjau lokasi yang sangat memprihatinkan ini. Apalagi Manokwari ini Ibu Kota Provinsi Papua Barat, kok masih ada yah, Orang Asli Papua yang tidak menikmati pembangunan dan fasilitas Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi Papua Barat ini, sangat disayangkan dengan situasi ini," tegasnya. (as)
Berita Lainnya

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Paslon DAMAI Optimistis Gugatan PHPU Pilkada Teluk Bintuni Lolos ke Sidang Pembuktian MK

Pejabat Wilmar Group Jadi Tersangka Baru Suap Vonis Lepas Korupsi Ekspor Minyak

KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Suap Dana Hibah

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD La Nyalla di Jatim

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

KPK Bongkar Pertemuan Harun Masiku dan Djoko Tjandra di Malaysia

Dukung Prabowo, KPK Desak Pemerintah Buat Undang-Undang Pemiskinan Koruptor

Komentar