Pemkab Teluk Bintuni Gelar Rakor Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM
Selasa, 28 Mei 2024 11:06 WITA

Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop (pake Peci) saat memimpin rapat koordinasi (rakor) tindak lanjut pengendalian inflasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Rabu, (7/9/2022) Foto: MCWNEWS
Males Baca?
Usai rapat Plt Sekertaris Daerah Frans N Awak menyampaikan, rapat koordinasi tim pengendalian inflasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya yakni pada tanggal 1 September 2022 lalu.
"Rakor dilakukan guna mencari formula atau solusi sekaligus mengecek kesiapan tim kerja pemerintah dalam mengatasi bilamana terjadi inflasi di daerah. Ini setelah menerima masukan dari sejumlah pimpinan OPD terhadap informasi perkembangan yang kemungkinan akan terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni," tuturnya.
Dijelaskan, tim pengendalian inflasi akan menjadwalkan sejumlah rencana kerja, di antaranya melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk tidak merasa khawatir walaupun adanya penyesuaian harga BBM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
"Pemerintah Daerah akan berupaya mengontrol semua yang berkaitan dengan harga-harga eceran tertinggi dari mulai harga kebutuhan bahan pokok maupun harga BBM untuk pengecer, termasuk harga transportasi seperti ojek, dan jasa transportasi umum lainnya," jelasnya.
Baca juga:
Teuku Rahman Jabat Wakajati Papua Barat
Selain bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui Dinas Sosial tentang BLT, ia menambahkan bahwa Pemerintah Daerah juga akan merencanakan pasar murah sekaligus menyalurkan sejumlah bantuan bahan pokok kepada warga masyarakat yang dianggap layak untuk menerima.
Frans juga menjelaskan, untuk angkutan umum, keberadaan bus AMB merupakan solusi terbaik guna menjawab kebutuhan sebagai alat transportasi masyarakat. Pihaknya juga akan pastikan bus AMB dapat terus beroperasi melayani masyarakat di Teluk Bintuni.
Ia kemudian mengimbau agar seluruh OPD tekhnis yang tergabung dalam tim kerja pengendalian inflasi di daerah, agar tetap bersinergi sesuai program kerja yang telah ditentukan.
"Setelah kami cek ada beberapa OPD yang kegiatannya telah berjalan walaupun sebelum adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi, dan ada juga yang sementara berjalan itu semua bisa membantu mengatasi persoalan inflasi," terangnya. (hs)
Berita Lainnya

Kasus Korupsi Proyek Aerosport Mimika, Kejati Papua Sita Rp300 Juta

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Jaksa Hadirkan Dua Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini

Geledah 7 Lokasi di Jatim, KPK Sita Barbuk Suap Dana Hibah

Pejabat Wilmar Group Jadi Tersangka Baru Suap Vonis Lepas Korupsi Ekspor Minyak

KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Suap Dana Hibah

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD La Nyalla di Jatim

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

Komentar