Rakor Pemberantasan Korupsi, KPK Ingatkan Pimpinan Daerah Jaga Integritas

Selasa, 28 Mei 2024 12:32 WITA

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengingatkan para pemimpin daerah untuk menjaga integritas dan amanah dalam mengemban jabatan publik, Kamis, (1/9/2022)

Dalam paparan yang dibawakannya, tercatat rata-rata skor Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2021 di wilayah Provinsi NTB cukup baik, yaitu 78,07. Skor tersebut lebih tinggi dari rerata nasional 2021 sebesar 71.0. 

Tertinggi dicapai oleh Pemkot Mataram yaitu dengan skor MCP 91,68. Diikuti Pemkot Bima (85,25), Pemprov NTB (84,19), Pemkab Lombok Barat (82,06), Pemkab Bima (80,79), Pemkab Lombok Tengah (80,21), Pemkab Sumbawa Barat (79,06), Pemkab Sumbawa (75,34), Pemkab Dompu (72,55), Pemkab Lombok Timur (69,32), dan Pemkab Lombok Utara (58,29). 

Ghufron mengapresiasi capaian skor MCP itu, namun meminta para kepala daerah di NTB jangan berpuas diri. Masih ada sejumlah perbaikan yang harus dilakukan, untuk mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi di wilayah NTB.

MCP adalah sistem yang dibangun KPK. Dan dalam implementasinya mulai 2022 dimonitor bersama dengan Kemendagri dan BPKP untuk melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda. 

Delapan area intervensi itu yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa. 

Semakin tinggi nilai MCP, berarti upaya yang dilakukan untuk mencegah korupsi di daerah tersebut semakin baik. 

Pada kesempatan yang sama, Ghufron juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam program pemberantasan korupsi di lingkungan Provinsi NTB.

• TAGS:
• Rakor Pemberantasan Korupsi, KPK
• Pimpinan Daerah
• Jaga Integritas