Sampaikan Aspirasi, Masyarakat Ketengban Datangi Kantor AMA di Sentani

Selasa, 28 Mei 2024 20:52 WITA

Warga Ketengban Pegunungan Bintang melalukan aksi di Kantor AMA Sentani, Senin (19/6/2023). (Foto: Edy/MCW)

JAYAPURA - Puluhan Masyarakat Ketengban, Pegunungan Bintang mendatangi Kantor Maskapai AMA di Kompleks Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.

Masyarakat yang juga tergabung dalam Forum Peduli Pemekaran Ketenban ini hendak meminta klarifikasi Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana dan Tim DOB yang direncanakan terbang ke Ketengban Pegunungan Bintang.

Selain masyarakat, beberapa anggota dewan baik DPRD Pegunungan Bintang maupun DPR Papua turut dalam aksi, Senin (19/6/2023) ini.

Tokoh senior Pegunungan Bintang Ignatius Mimin engatakan, pihaknya meminta Bupati dan Tim DOB fokus untuk mendahulukan pemekaran Ketengban, bukan dengan daerah lain yani Okmin Pegunungan dan Okmin Selatan.

"Pegunungan Bintang sudah saatnya dimekarkan karena memiliki wilayah yang cukup luas. Dan Ketengban yang sudah sangat lama diurus untuk dimekarkan sejak 2006 sampai sekarang, sehingga kami meminta fokus dulu ke Ketengban," katanya.

Menurutnya, kedatangan tim kajian DOB bersama Bupati ke Ketengban dengan rencana melakukan kajian ulang sama saja memulai proses dari awal.

"Kami tolak kedatangan dan rencana tim ke Ketengban. Menurut kami itu sudah selesai dari tahun 2006 itu. Mau kajian apa lagi, kalau mau kaji batas wilayah itu namanya mengulang. Jangan mulai yang baru lagi," ujarnya.

Pihaknya ingin Ketengban yang sudah lebih dulu jadi untuk dimekarkan, bukan Okmin yang baru menjadi wacana ini. Dikatakan, rencana pemekaran Ketengban sudah ada dalam Amanat Presiden (Ampres) bersama beberapa wilayah rencana DOB yang lain di Papua.

"Jadi jangan dikorek-korek. Ketengban sudah ada Ampresnya, dia nomor dua setelah Griminawa," jelasnya.

{bbseparator}

Senada dengan Ignatius, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Junius Tengket mengaku selama ini belum ada aspirasi untuk Pemekaran Pegunungan Bintang, selain Ketengban.

"Kalau ada pasti kami terima karena ini aspirasi masyarakat, namun selama ini belum ada aspirasi yang lain selain Ketengban. Kami juga beluk tahu ada kunjungan tim kajian DOB ke Ketengban, karena memang tidak ada pemberitahuan," tuturnya.

Pihaknya meminta tidak ada pergeseran 14 Distrik yang ada di Ketengban, lantaran itu sudah final sesuai dengan kajian awal.

Menurutnya, untuk menekankan Kabupaten Pegunungan Bintang perlu pembiayaan yang tidak sedikit. Sementara kondisi berbalik APBD Pegunungan Bintang tidak mampu untuk menanggulangi wilayah DOB itu.

"Jadi kalau mau dimekarkan 3 DOB itu ambil uang dari mana, karena postur anggaran kita di APBD terbatas. Maka cukup untuk satu DOB dan itu menurut kami Ketengban lebih dulu. Satu-satu lah, karena anggaran tidak ada," ucapnya.

Sementara Ketua Forum Peduli Pemekaran Ketengban Sandi Levy mengancam melakukan aksi jika tim kajian DOB melakukan perubahan atas kajian DOB Ketengban.

Bahkan kalau itu terjadi dan tim kajian menggeser Ketengban, maka pihaknya tidak tinggal diam.

Sementara Anggota DPR Papua Tarius Mull mengaku aksi masyarakat di depan Kantor Maskapai AMA bentuk protes warga terhadap ketidak terbukaan Pemimpin daerah atas rencana DOB.

Ia berharap pemerintah daerah menjalin komunikasi dengan semua pihak karena ada 3 lembaga besar di sana, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dirinya menambahkan, terkait pemekaran, masyarakat harus tahu atas semua update yang terjadi. Pasalnya wacana  pemekaran Ketengban sudah sangat lama, dan bahkan sudah masuk Ampres RI.

"Harus disampaikan kepada masyarakat semua terkait soal ini. Saya asli Ketengban jadi saya  harus kawal juga soal ini agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," pungkasnya.

Reporter: Edy
Editor: Ady

• TAGS:
• JAYAPURA