Tiga Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia Dilimpahkan ke JPU
Rabu, 29 Mei 2024 10:18 WITA

Males Baca?
MCWNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung melimpahkan tersangka dan barang bukti dalam perkara dugaan korupsi pengadaan pesawat udara pada PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk tahun 2011-2021.
Serah terima tersangka dan barang bukti (Tahap II) dilakukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Selatan.
Kepala Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menerangkan, ketiga tersangka yakni AW, SA dan AB langsung dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan.
"Dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari," terangnya, Rabu (22/6/2022).
Dikatakan, pelaksanaan tahap II tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 18 unit pesawat Sub 100 seater tipe jet kapasitas 90 seat jenis Bombardier CRJ-100 pada tahun 2011.
Di mana diketahui dalam rangkaian proses pengadaan pesawat CRJ-1000 tersebut baik tahap perencanaan maupun tahap evaluasi tidak sesuai dengan Prosedur Pengelolaan Armada (PPA) PT Garuda Indonesia (persero) Tbk.
Dalam tahapan perencanaan yang dilakukan SA, tidak terdapat laporan analisa pasar, laporan rencana rute, laporan analisa kebutuhan pesawat, dan tidak terdapat rekomendasi BOD dan Persetujuan BOD.
Berita Lainnya

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Paslon DAMAI Optimistis Gugatan PHPU Pilkada Teluk Bintuni Lolos ke Sidang Pembuktian MK

Pejabat Wilmar Group Jadi Tersangka Baru Suap Vonis Lepas Korupsi Ekspor Minyak

KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Suap Dana Hibah

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD La Nyalla di Jatim

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

KPK Bongkar Pertemuan Harun Masiku dan Djoko Tjandra di Malaysia

Dukung Prabowo, KPK Desak Pemerintah Buat Undang-Undang Pemiskinan Koruptor

Komentar