Tokoh Pemuda Jayapura Sayangkan Sengekta Lahan Antara Adat dengan Pemerintah Masih Terjadi

Senin, 27 Mei 2024 09:44 WITA

Ketua Gapura, Jack Judzoon Puraro, saat diwawancarai, Jumat (3/2/2023). (Foto: Edy/ mcw)

JAYAPURA - Sengketa lahan antara adat dan pihak pemerintah di Kabupaten Jayapura masih kerap terjadi. Hal itu diungkapkan Tokoh Pemuda Kabupaten Jayapura sekaligus Ketua Gapura (Gabungan Pemuda Jayapura), Jack Judzoon Puraro.

Bahkan dirinya melihat bahwa masyarakat terus dijadikan objek oleh pemerintah, di mana lahan-lahan mereka digunakan pemerintah lalu dalam penyelesaiannya dipersulit.

"Masyarakat selalu dipersulit untuk bagaimana penyelesaian hak-hak mereka yang sudah mereka berikan atau lepaskan kepada kepentingan pemerintah," kata pria yang akrab disapa Jeck Puraro ini, Jumat (3/2/2023).

Menurutnya, sebagai pemerintah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, seharusnya sengketa-sengketa tersebut segera diselesaikan dengan baik, sehingga tidak mennjadi persoalan dan berlarut.

Jeck yang juga Ketua Paguyuban Pemuda Nusantara Papua Republik Indonesia (PPNPRI) ini menjelaskan beberapa lahan sengketa yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura. 

Di mana meliputi Bandara Sentani, kemudian ada pembangunan Venue Aquatic, penyelesaian Dermaga Kalkote, dan jalan alternatif dari Telaga Ria - Yabaso.

Selama ini lanjutnya, pemerintah dalam menyelesaikan masalah dengan masyarakat adat selalu melalui jalur hukum positif atau ke pengadilan dan diselesaikan lewat jalur hukum. Padahal tidak semua masalah harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Lebih jauh dikatakan, pemerintah seolah sengaja membawa persoalan ini ke pengadilan dan terus membiarkan masalah ini berlarut-larut. 

"Namanya masyarakat tidak punya daya, bila ada kesempatan mereka akan mengurus namun bila tidak ada kekuatan lagi, mereka harus pasrah sehingga persoalan digantung di pengadilan untuk diproses dan seakan-akan itu dilupakan, sudah banyak kasus yang terjadi seperti itu," tegasnya.

{bbseparator}

Kedepan dirinya berharap kepada pemerintah agar dalam penyelesaian-penyelesaian konflik sengketa lahan tanah atau hak ulayat, untuk membuka diri dengan datang duduk bersama-sama dengan masyarakat secara mediasi.

"Selesaikan secara kekeluargaan. Saya rasa itu lebih berwibawa dan bermartabat karena apapun kalau rakyat berhadapan dengan pemerintah, rakyat akan terus kalah apalagi masyarakat adat yang mana mereka hanya memiliki lahan atau tanah yang menjadi sumber mereka," ucapnya.

Jack juga membahas rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Papua pada bulan Februari ini. Dirinya meminta nantinya ada ruang diskusi bersama Presiden dan adat, untuk persoalan hak ulayat.

"Persoalan hak-hak masyarakat adat yang sedang berproses bisa diberikan ruang untuk berdiskusi dengan Presiden, sehingga sebagai kepala negara, Bapak Presiden bisa mengambil langkah lebih cepat dalam penyelesaiannya," ujarnya.

"Masyarakat adat merasakan bahwa tanah adalah bagian dari kehidupannya yang tidak bisa dilepas sampai kapanpun. Kalau haknya diabaikan, dari generasi ke generasi akan terus mempersoalkan dan akan terus diungkit-ungkit," pungkasnya.

Reporter: Edy
Editor: Ady

• TAGS:
• JAYAPURA
• JackJudzoonPuraro
• PPNPRI