YLBH Sisar Matiti Beri Masukan Terkait DBH Migas

Senin, 27 Mei 2024 07:02 WITA

Direktur YLBH Sisar Matiti, Yohanes Akwan, SH (Foto: Dok.haiser/mcwnews)

Menurutnya, DBH juga harus memperhatikan orang asli Papua. Artinya orang asli Papua dan daerah tertinggal yang menjadi spirit pembagian, yakni pembagian ini harus dibahas secara baik agar formulasinya memberikan rasa keadilan kepada daerah pengasil sehingga terwujud prinsip keadilan.

"Aturan sudah sangat jelas sehingga pembagiannya jangan dikaburkan," kata Yohanes Akwan.

Ditambahkan, pembagiannya sudah ada di dalam Pasal 117 yakni 30,5 persen dibagi oleh pemerintah pusat dengan menggunakan UU nomor 1 tahun 2022 pada Pasal 117 ayat 3 bagian.

Provinsi 4 persen, kabupaten penghasil 13,5 persen, kabupaten berbatasan langsung 6 persen, kabupaten lainnya dalam Provinsi Papua Barat 6 persen dan 1 persen untuk daerah pengolah supaya cukup 30 persen.

"Ada 39,5 persen tadi yang harus diatur pembagiannya dengan menggunakan UU Otsus Nomor 2 tahun 2021 PP 107 tahun 2021 dan PMK nomor 76 tahun 2022 itu. Nah, 39,5 persen ini yang harus dibagi kedalam 5 kategori daerah provinsi, kabupaten/kota pengasil dan kabupaten berbatasan serta kabupaten lainnya dan kabupaten pengolah. Berapa bagian provinsi itu yang harus diatur secara adil," ucapnya.

Ia menuturkan, jika dilihat formula pusat 4 persen saja diberikan ke provinsi 13,5 persen dikasih ke daerah penghasil.

"Artinya bahwa kalau kita mau menggunakan formula-formula itu, ini bisa diatur secara baik tetapi ini ada terjadi perdebatan karena tim dari provinsi mengambil bagian lebih besar dari daerah pengasil dan daerah lainya," terang Direktur YLBH Sisar Matiti.

"Maka dari itu, bahwa pembagian DBH Migas oleh provinsi harus memperhatikan 3 prinsip tadi di atas agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial karena perintah UU sangat jelas. Oleh sebab itu kita semua harus taat asas," tandasnya.

(Haiser Situmorang)

• TAGS:
• YLBH Sisar Matiti
• DBH Migas