Kepala Distrik Bintuni Tegaskan Bagi Penduduk Musiman yang Tak Mau Urus KTP Akan Ditindak
Selasa, 28 Mei 2024 15:20 WITA
Kepala Distrik Bintuni, Mozes Koropasi, saat diwawancarai di Kantor Distrik Bintuni, Senin (26/9/2022), (Foto: Dok. MCWNEWS)
Males Baca?
MCWNEWS.COM, BINTUNI - Banyak warga masyarakat yang sudah tinggal di Bintuni belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal jumlah penduduk di Ibu Kota Kabupaten Teluk Bintuni kini semakin pesat bertambah.
"Pendataan penduduk menjadi sangat penting. Jangan sampai warga yang tinggal lama di Kobar tidak memiliki identitas sebagai warga Bintuni," kata Kepala Distrik Bintuni Mozes Koropasi usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kampung dan Aparat Kampung di Aula Kantor Distrik Bintuni, Senin (26/9/2022).
Mantan Kepala Distrik Kaitaro, Kabupaten Teluk Bintuni ini menerangkan, terkait dengan pendataan penduduk dalam pertemuan yang sudah dilaksanakan, ia menegaskan hal ini akan dilakukan penertiban.
"Kita akan tertibkan administrasi penduduk Distrik Bintuni karena sejak tanggal 29 bulan Juni saya masuk di sini, saya lihat data masih kacau," ungkapnya.
Dirinya juga menjelaskan beberapa waktu yang lalu dari pihak Komisi Pemilihan (KPU) Teluk Bintuni melakukan koordinasi terkait dengan validasi data.
"Kita Distrik Bintuni ini telah diberikan peringatan dari pusat karena data banyak yang bermasalah. Maka dari informasi itu, saya mengundang kepala kampung, aparat kampung untuk satukan persepsi bagaimana kita melakukan pendataan ke depan dan menerima masukan dari kepala kampung dan aparat kampung," tuturnya.
{bbseparator}
Ia juga menyampaikan saat ini keuangan masih dalam kondisi yang tidak menentu karena tidak mempunyai dan operasional. Kendati demikian lanjutnya, lantaran ini untuk kebaikan bersama maka pihaknya akan melaporkan ke KPU Teluk Bintuni.
"Kami akan lakukan kerja sama untuk melakukan pendataan untuk beberapa waktu ke depan," ujarnya.
Kepala Distrik juga menyatakan akan bersikap tegas terhadap penduduk musiman. Ia pun mengaku segera berkoordinasi dengan Bupati.
"Kalau memang yang bersangkutan mau menetap di sini, dia harus membuat pernyataan. Sehingga nanti kalau dia tidak punya data di sini atau terdata di daerah lain jangan salahkan kita," ungkapnya.
Ia lantas meminta jangan melempar kesalahan, karena di wilayahnya ada orang dari luar Bintuni seperti dari Moskona, Sebyar serta daerah lain yang tidak punya KTP Bintuni.
"Kalau mau jadi warga Bintuni harus menetap dan memiliki KTP di Bintuni, jangan nanti terjadi pemilihan baru dia kembali ke tempat asalnya karena ini akan mengurangi kita punya DPT (daftar pemilih tetap) dan akurasi daftar pemilih tetap," pungkasnya. (hs)
Komentar