LBH Papua Kawal Perjuangan Nakes RSUD Abepura yang Belum Menerima Insentif Covid-19

Rabu, 29 Mei 2024 01:06 WITA

Saat Nakes bersama LBH Papua menggelar Jumpa Pers soal insentif Covid-19 intervensi RSUD Abepura, Sabtu (25/3/2023). (Foto: Edy/mcw)

"Surat klarifikasi akan dikirim sebanyak 3 kali, kalau tidak direspon akan dilanjutkan ke laporan. Maka kami harap manajemen RSUD Abepura kooperatif," sambungnya.

Dikatakan, karena proses yang panjang hingga belum membuahkan hasil, para nakes melakukan aksi pembentukan spanduk saat kedatangan Presiden Joko Widodo ke Jayapura 20 Maret 2023 kemarin.

Atas aksi ini menurutnya, mereka lantas dinilai oleh Direktur RSUD Abepura sebagai tindakan yang melanggar disiplin pegawai. Sehingga para nakes ini kemudian mendapat panggilan.

Pihaknya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan para nakes adalah untuk mencari keadilan atas hak-hak mereka yang belum dibayar. 

"Sehingga wajar saja, tak kala mencari keadilan kesana sini namun belum dapat kabar baik, sehingga Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara ini menjadi tujuan akhir penyampaian aspirasi, dengan harapan persoalan ada penyelesaian," ucapnya.

Selain pemanggilan, nakes juga  mendapat intervensi atas audiensi dengan Inspektorat Provinsi Papua beberapa waktu lalu. Yang pada intinya menurut RSUD, bahwa para nakes melanggar disiplin atas aksi demo tersebut.

Padahal kata Aristoteles, tidak ada aksi demo hanya setelah audiensi ada foto-foto namun ini yang dianggap melanggar disiplin. Bahkan ada perawat yang mengaku jika Direktur RSUD tidak mau tanda tangan berkas kenaikan pangkat dan sekolah lanjutan kepada para peserta demo. Mereka harus membuat surat permohonan maaf dulu baru bisa.

• TAGS:
• JAYAPURA
• RSUDAbepura
• PerwakulanAnalisDiLBHPapua
• Sunarti
• DepartemenHukumDanAdvokasi
• AristotelesAHoway