Rekrutmen Anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan Diharap Berlangsung Transparan

Selasa, 28 Mei 2024 09:23 WITA

Tokoh Agama Muslim Provinsi Papua Pegunungan Ismail Asso, John Kolago selaku Tokoh Agama di Kabupaten Jayawijaya dan Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Herman Doga ketika memberikan keterangan pers, Sabtu (20/5/2023). (Foto: Edy/mcw)

SENTANI - Proses rekrutmen para calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan, baru pertama dilakukan sehingga tidak sepenuhnya dapat berjalan sempurna.

Namun demikian, Tokoh Agama Muslim Provinsi Papua Pegunungan, Ismail Asso berharap proses rekrutmen ini berjalan secara transparan.

Serta masyarakat semua suku yang ada (Lapago), dapat terwakilkan dari unsur agama termasuk agama Islam.

"Saya melihat untuk unsur agama dari agama Islam ini harus mendapatkan 2 kuota. Dikarenakan, untuk populasi umat Islam khususnya putra daerah asli Papua Pegunungan ada di Kabupaten Jayawijaya," ucapnya, Senin (22/5/2023).

Keterwakilan unsur agama Islam 2 kursi di dalam Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan kata layak, karena perwakilan dari agama lain yakni Protestan dan Katholik berbagi dari 12 kursi yang ada.

Sedangkan untuk keterwakilan dari unsur (Pokja) perempuan, hal ini menurutnya sangat penting karena diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dari mama-mama Papua yang ada di Papua Pegunungan ini.

Selanjutnya untuk keterwakilan dari unsur adat dan budaya. Di mana, Papua identik melekat dengan adat dan budaya. Karena itu, diharapkan kepada para Kepala Suku yang memahami seluruh seluk beluk adat budaya Lapago,  menempatkan perwakilan secara merata dan adil.

Dirinya juga mengungkapkan, kendala yang terjadi pada proses rekrutmen calon anggota MRP Papua Pegunungan adalah permasalahan tehnis di lapangan.

{bbseparator}

Misalnya, bagi para calon anggota MRP yang belum memenuhi atau melengkapi berkas, maka panitia (tim) seleksi memberikan waktu selama satu minggu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan.

"Persoalan keamanan, saya berharap agar tetap ditingkatkan. Di mana kita menuju pada proses yang namanya demokrasi dan menjunjung hak-hak asasi manusia," ujarnya.

"Sehingga peran penting kehadiran pengawalan dan pengamanan dari aparat kepolisian yang dibantu oleh TNI, supaya bisa tertib dan menghindari adanya aksi-aksi demo ketidakpuasan," lanjutnya.

Ismail Asso lalu mengajak seluruh calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan, untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas selama proses pelaksanaan rekrutmen ini berlangsung.

"Kita harus siap menerima apapun hasilnya. Karena yang nantinya duduk di dalam MRP Papua Pegunungan itu juga saudara-saudara kita yang akan membangun daerah kita ini," tuturnya.

Hal senada disampaikan John Kolago, selaku Tokoh Agama di Kabupaten Jayapura. Dirinya berharap semua pihak sama-sama menjaga situasi Kamtibmas di Provinsi Papua Pegunungan, karena kedepannya akan menghadapi Pemilu serentak tahun 2024.

John Kolago juga meminta kepada tim seleksi dalam proses pelaksanaan maupun dalam menentukan seseorang yang nantinya terpilih menjadi anggota MRP Papua Pegunungan, harus dengan cara yang baik dan tidak ada keberpihakan terhadap salah satu calon.

{bbseparator}

"Karena calon-calon yang masuk ini merupakan orang-orang yang terbaik di daerah ini," beber calon anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan ini.

Seperti Jhon Kolago, Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Herman Doga mengimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya orang asli Papua Pegunungan yang berada di Kabupaten Jayawijaya menjaga situasi agar tetap aman selama pelaksanaan perekrutan calon anggota MRP Provinsi Papua berlangsung.

"Bahwa MRP bukan bagian dari politik dan tidak ada kepentingan-kepentingan politik yang boleh masuk ke dalam MRP. Karena MRP itu merupakan lembaga kultur budaya orang asli Papua, yang bertujuan untuk mengangkat dan mempertahankan nilai-nilai kearifan orang asli Papua," jelasnya.

Herman Doga berharap agar yang duduk di dalam kelembagaan kultur MRP Provinsi Papua Pegunungan nantinya, betul-betul murni dari hasil seleksi dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

"Apalagi, untuk kepentingan-kepentingan politik dan saya berharap jangan dicampur adukan antara lembaga kultur Adat dan Budaya dengan politik," tandasnya.

Reporter: Edy
Editor: Ady

• TAGS:
• SENTANI