Evaluasi yang Telah Dikerjakan, Pemkab Teluk Bintuni Gelar Rakor dengan Forkompinda 

Senin, 27 Mei 2024 09:22 WITA

Pemkab Teluk Bintuni melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda di Manokwari, Sabtu (10/12/2022). (Foto: Haiser/mcw)

MANOKWARI - Di akhir tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni melakukan rapat koordinasi dengan tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Teluk Bintuni.

Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw dalam kesempatan tersebut mengatakan, di akhir tahun 2022 ini pihaknya mengevaluasi apa yang sudah dijalankan dan dikerjakan secara bersama, seperti hasil rapat yang sudah berjalan beberapa waktu lalu.

"Ini rapat terakhir dalam tahun ini sekaligus mengevaluasi yang berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru, juga berkaitan dengan kondisi kambtimas di Bintuni, penegakan hukum dan juga masalah sosial yang berkembang," ucapnya di Manokwari, Sabtu (10/12/2022).

Masukan-masukan yang sangat berarti dari Forkompinda kata Bupati, tentunya menjadi notulensi untuk nanti dijadikan semacam hasil diskusi sehingga menjadi dokumen bahwa di akhir dari tahun anggaran 2022, apa saja yang dicapai dalam bentuk kerja sama itu.

Disinggung soal hubungan kerja sama dengan Forkompinda, dirinya menegaskan hubungan terjalin sangat baik.

"Kami dan Forkompinda semuanya, kan sesuai undang-undang ketuanya Bupati, dan semua unsur lain adalah bagian dari unsur yang ikut bertanggung jawab yang ada dalam satu forum itu," jelasnya.

{bbseparator}

Oleh karena itu lanjutnya, Forkompinda tidak ada lagi namanya pemerintah karena itu merupakan tugas bersama untuk menjaga situasi dan kondisi daerah.

Bupati Petrus Kasihiw kemudian menyebutkan ada tiga agenda yang dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) tersebut. 

Pertama yaitu pembahasan tentang menyambut Natal dan Tahun Baru, di mana perintah dari pemerintah pusat bahwa di daerah harus menjaga pasokan bahan pokok, inflasi dan situasi kondusif.

"Kita juga sudah terbitkan surat larangan menjual minuman keras sepanjang Natal dan Tahun Baru," terangnya.

Selanjutnya ada masyarakat meminta jembatan di Merdey agar segera diresmikan karena jembatan itu dibangun dengan biaya APBD Provinsi Papua Barat dua tahun anggaran.

"Mereka minta diresmikan karena saat hari raya mereka mau angkut barang lewat jembatan itu, kita menunggu Bapak Gubernur hadir di Bintuni dan kita resmikan, mudah-mudahan pada tanggal 18 Desember," jelasnya.

{bbseparator}

Kemudian deklarasi damai dan itu satu kesepakatan bersama untuk membuat suasana yang kondusif di Moskona Barat, karena sebelumnya sempat terjadi pembunuhan oleh kelompok bersenjata yang menggangu situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.

"Kelompok itu bukan dari Bintuni meski lokasinya terjadi di Bintuni, dalam deklarasi damai kita harus hadir di Moskona Barat bersama-sama dengan masyarakat untuk menyaksikan," tuturnya.

Ditambahkan, karena ini kesepakatan masyarakat dan pemerintah, maka pihaknya meminta masyarakat harus ada di Moskona Barat.

"Jangan pemerintah datang masyarakat tidak ada. Situasi sekarang sudah kondusif tidak ada masalah lagi dan pihak TNI/Polri sudah mengambil langkah pengamanan di sana, jadi semua harus kembali ke Moskona Barat," tegas Bupati.

Reporter: Haiser
Editor: Sevianto

• TAGS:
• Evaluasi
• Pemkab Teluk Bintuni
• Rakor
• Forkompinda