Intelektual Puncak Minta Penjabat Bupati Harus Anak Asli Puncak

Selasa, 28 Mei 2024 09:37 WITA

Anan Murib dan Terianus Agabal dalam sesi foto bersama. (Foto: Edy/MCW)

"Kami tegas menolak bapak Darwin Tobing sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Puncak. Karena beliau bukan anak asli Puncak. Kalau Mendagri tetap memilih Bapak Darwin Tobing maka kami akan tolak. Itu kesepakatan kami masyarakat Puncak," tegasnya.

"Aspirasi kami ini adalah 'Goresan Hati Anak Negeri Negelar Puncak Papua,' dan memohon dukungan untuk mendukung tuntutannya agar penunjukan Pj. Bupati sesuai dengan UU Otonomi Khusus 21 Tahun 2021 yang mengedepankan anak asli daerah. Kami harap bapak Presiden, Menteri, Wakil Menteri, dan Menteri Dalam Negeri, serta masyarakat luas yang peduli terhadap Kabupaten Puncak Papua," tutupnya.

Hal senada disampaikan Terianus Agabal, selaku tokoh Pemuda Kabupaten Puncak. Ia juga tegas meminta Mendagri Tito Carnavian untuk milih salahsatu dari kedua calon tersebut, bukan Darwin Tobing.

"Beliau bukan orang Puncak, sehingga kami tegas menolak bapak Darwin Tobing sebagai Penjabat. 

Dikatakan, permintaan yang telah disampaikan berbagai pihak dari Tokoh Kabupaten Puncak hendaknya menjadi acuan oleh Mendagri. Dia tegas menyebut jika jangan akibat sosok Penjabat maka terjadi persoalan di Kabupaten Puncak.

"Dalam hal ini, intinya kami mau Penjabat Bupati adalah orang asli Puncak, karena dia tau masalah, dia bisa hadir ditengah-tengah masyarakatnya jika terjadi masalah, tidak sebaliknya. Dan yang terjadi jika dijabat oleh non asli Puncak adalah jika terjadi masalah maka dia tidak berani turun selesaikan. Kabupaten Puncak ini adalah daerah rawan, kami tidak mau lagi terjadi kedua kali persoalan seperti ini sama ditahun 2011 lalu," ucapnya.

Pihakknya malah mengancam jika Mendagri memilih Darwin Tobing selaku Penjabat, maka masyarakat Kabupaten Puncak akan melakukan aksi di Pemda Kabupaten Puncak.

"Kalau memaksakan maka kami akan palang kantor Bupati sampai selesai masa tugas Penjabat. Maka Mendagri harus dengar aspirasi kami masyarakat Kabupaten Puncak. Ini semua untuk kebaikan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat Puncak. 

Direktur Eksekutif Komunitas Demokrasi Papua Toenjes Swansen Maniagasi dalam kesempatan terpisah meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri untuk bijak dalam menentukan sikap atas Penjabat Bupati Kabupaten Puncak.