Pemuda Papua Dukung KPK Tegakkan Hukum Terhadap Pencuri Uang Rakyat

Senin, 27 Mei 2024 09:45 WITA

Caption foto: Steve Mara, Tokoh Pemuda Papua, saat dihubungi mcwnews, Selasa (10/1/2023) (Foto: dhl/mcw)

JAYAPURA - Pengungkapan kasus korupsi dan proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para pejabat daerah maupun pusat, tentu perlu diacungi jempol.

"Bagaimana tidak, dengan penangkapan para pencuri uang rakyat ini, tentu uang rakyat tersebut bisa terselamatkan," kata Tokoh Pemuda Papua Steve Mara, Selasa (10/1/2023) malam.

Menurutnya, praktik korupsi termasuk kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi borok yang terus menggerogoti tubuh penderitanya. Jika sudah akut atau masuk stadium, maka langkah amputasi menjadi langkah terakhir.

Agar penderita bisa kembali pulih dan terbebas dari penyakit yang bisa menumbuhkan si penderita itu. Kondisi ini sama halnya dengan praktik korupsi.

Steve Mara mengingatkan kembali bahaya praktik KKN ini. Ia juga menegaskan jika KKN menjadi penyebab utama kegagalan dalam pembangunan daerah.

"Sampai saat ini KKN adalah penyebab utama kegagalan dalam pembangunan pemerintahan daerah. Bukan hanya infrastruktur, namun pembangunan SDM juga dapat gagal jika penggunan dana tidak tepat sasaran (dikorupsi,red)," tutur Steve.

Bahkan kata dia, di Indonesia beberapa daerah menyabet predikat Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. IPM menjadi salah satu indikator berhasil tidaknya suatu daerah dalam menjalankan program pemerintahan.

"Catatan saya, banyak daerah di Indonesia IPM nya rendah, dan dikategorikan menjadi daerah yang tidak bahagia," ujarnya.

Penyebab hal itu lanjutnya terjadi lantaran beberapa hal, dan paling dominan adalah adanya praktik KKN di dalamya.

"Ini menjadi salah satu penyebab kegagalan itu. Jadi jika ada praktik KKN, maka kebanyakan program tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan sudah barang tentu, berakibat pada IPM rendah itu," tegasnya.

{bbseparator}

Lanjut Steve yang juga menjadi salah satu tokoh influenser Papua ini, hal yang harus dilakukan adalah melawan praktik KKN tersebut. Dalam artian, tidak turut serta atau tidak mendukung KKN itu sendiri.

"Jangan kita terlibat atau jangan kita mendukung praktik itu. Kita harus memiliki mimpi yang baru, mimpi yang bersih dan bebas KKN untuk Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia harus bebas dari KKN," tandasnya.

Ditegaskan, siapapun orangnya, pejabat manapun dan apapun positifnya jika terlibat KKN maka harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

"Harus tegas dan kita harus juga mendukung upaya KPK dalam mencegah dan mengungkap semua kasus korupsi dan kolusi, serta nepotisme di tanah air. Dan semoga KPK dapat menjalankan tugasnya tersebut dengan baik, menuju Indonesia Emas, dan Indonesia tanpa KKN," ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini KPK tengah melakukan upaya penegakan hukum atas Gubernur Lukas Enembe. Ia siang tadi dijemput paksa oleh KPK ke Jakarta untuk diperiksa atas kasus gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Gubernur Papua dua Periode tersebut.

Selain Lukas Enembe, pejabat Papua yang lebih dulu digelandang KPK adalah Bupati Mimika Eltinus Omaleng, lalu yang saat ini masih bukan adalah Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.

Tentu para kepala daerah ini tidak bermain sendiri, pasti ada kroni-kroninya yang juga turut terlibat. KPK diminta segera melakukan penindakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat atas praktek KKN di Papua.

Reporter: Edy

Editor: Asy

• TAGS: