Yosep: Plh Sekda Kota Sorong Tak Miliki Kewenangan Ambil Keputusan Strategis

Selasa, 28 Mei 2024 13:03 WITA

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-Gerimis) Papua Barat Yosep Titirlolobi.

MCWNEWS.COM, SORONG - Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-Gerimis) Papua Barat Yosep Titirlolobi menyebut Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis dan alokasi anggaran.

Menurutnya, seorang Plh Sekretaris Daerah tidak dibenarkan menandatangani lembaran daerah dan berita daerah dikarenakan sangat bertentangan dengan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Dalam UU tersebut telah mengatur bahwa Sekretaris Daerah definitif yang yang memiliki kewenangan untuk menandatangani lembaran daerah dan berita daerah, dan apabila Plh Sekda Kota Sorong melakukan hal itu tentu sangat bertentangan dengan Undang-undang dan konsekwensi hukum sudah menanti," tuturnya, Selasa (30/8/2022).

Bukan hanya lembaran daerah, tetapi Plh juga tidak boleh menandatangani DPPA Kota Sorong maupun SPM UP dan SPM GU selaku pengguna anggaran untuk diajukan pada BUD sebagai dasar penerbitan SP2D. 

Apabila dilakukan tentu dapat melanggar PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tak hanya itu, Plh juga tidak bisa menjadi Ketua Tim Penilai Kinerja ASN atau menjadi Ketua Baperjakat dan memimpin rapat Baperjakat, mengusulkan mutasi PNS.

• TAGS:
• Yosep
• Plh Sekda Kota Sorong
• Tak Miliki
• Kewenangan Ambil
• Keputusan
• Strategis